Reglemen Acara Perdata

BUKU PERTAMA: TATA CARA BERPERKARA DI RAAD VAN JUSTITIE DAN HOOGGERECHTSHOF BAB I KETENTUAN-KETENTUAN UMUM Bagian 1 Penyampaian Surat Pernyataan Gugatan, Pemberitahuan kepada yang Berkepentingan Sendiri dan Pemberitahuan Surat-Surat Resmi Bagian 2 Sidang-Sidang Pengadilan Bagian 3 Hakim-Hakim dan Penolakan terhadap Mereka Bagian 4 Keputusan Pengadilan pada Umumnya Bagian 5 Penanggungan Bagian 6 Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat dan Perlawanan Bagian 7 Keadaan Batal BAB II TATA CARA BERPEKARA DI RAAD VAN JUSTITIE DAN HOOGERECHTSHOF DALAM TINGKAT PERTAMA Bagian 1 Gugatan Bagian 2 Jawaban dan Penjelasan Perkara Bagian 3 Permohonan Sementara dan Tangkisan tentang Ketidakwenangan Bagian 4 Pemeriksaan-Pemeriksaan Perkara atas Dasar Jawab-Menjawab Tertulis Bagian 5 Perselisihan Mengenai Asli Tidaknya Surat-Surat dan tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan tentang Hal itu Bagian 6 Pemeriksaan Saksi-Saksi Bagian 7 Pemeriksaan di Tempat dan Penyaksiannya Bagian 8 Keterangan Para Ahli Bagian 9 Pendengaran Para Pihak Bagian 10 Gugatan Antara (Inidentil) Bagian 11 Gugatan Balik (Rekonvensi) Bagian 12 Penundaan dan Lanjutan Pemeriksaan Perkara Bagian 13 Penyangkalan dalam Pemeriksaan Hakim Bagian 14 Penunjukan Kepala Pengadilan Lain dan Soal-Soal Kekuasaan Mengadili (Kompetensi) Bagian 15 Pencabutan Instansi (Tingkat Kewajiban dalam Pemeriksaan Perkara) Bagian 16 Gugurnya Instansi Bagian 17 Penggabungan dan Penengahan Bagian 18 Pemeriksaan Singkat di Hadapan Ketua R.v.J. ATURAN PENUTUP BAB II BAB III BERACARA DI MUKA SIDANG DALAM PERKARA-PERKARA WESEL DAN KELAUTAN BAB IV PENUNTUT UMUM BAB V KEKUASAAN MENGADILI YANG ADA PADA RAAD VAN JUSTITIE DAN HOOGGERECHTSHOF MENYIMPANG DARI WEWENANG YANG DI BERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG (PROROGASI PERADILAN) BAB VI PEMERIKSAAN DALAM TIMGKAT BANDING TERHADAP PUTUSAN RAAD VA JUSTITIE Bagian 1 Perkara-Perkara yang Dapat Dimohonkan Banding Bagian 2 Jangka Waktu Untuk Permohonan Banding Bagian 3 Pemeriksaan dalam tingkat Banding dan Akibat-akibatnya BAB VII. PEMERIKSAAN DALAM TINGKAT BANDING TENTANG PERKARA-PERKARA YANG DIADILI OLEH PENGADILAN UNTUK ORANG-ORANG INDONESIA BAB VIII DAN BAB IX (Ditarik kembali dg S 1901 -319 jo. 465) BAB X PERLAWANAN PIHAK KETIGA BAB XI PENINJAUAN KEMBALI BAB XII s/d BAB XIIIM (pasal 402-434) lihat Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 1985 dan Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 2004 BUKU KEDUA: HAL MENJALANKAN PUTUSAN DAN SURAT PERINTAH YANG DIANGGAP SAMA DENGAN ITU SERTA AKTA BAB I (pasal 435 -476) tidak dimuat; untuk kepentingan ini, lihat Undang-undang Mahkamah Agung (UU 14/1985, LNRI. 1985-72 dan UU 5/2004. LNRI. 2004-9) BAB II Bagian 2 Sita Eksekutorial pada Pihak Ketiga Bagian 2A Sita Eksekutorial terhadap Pihak Ketiga Mengenai Pengurusan Bagian 3 Pembagian Hasil Eksekusi

BAB III TUNTUTAN KEMBALI BARANG-BARANG TETAP Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum Bagian 2 Penyitaan Barang-Barang Tetap Bagian 3 Penuntutan Hak Milik Bagian 4 Sita Eksekutorial atas Bunga Tanah (Grondrente) Bagian 5 Pengaturan Hak Didahulukan dan Pembagian Uang Hasil Penjualan BAB IV SITA EKSEKUTORIAL ATAS KAPAL DAN PENJUALAN KAPAL BAB V PAKSAAN BADAN DAN PELAKSANAANNNYA DAN JUMLAH UANG PAKSAAN Bagian 1 Paksaan Badan Bagian 2 Pelaksanaan Paksaan Badan Bagian 3 Uang Paksa BAB VI PENYELESAIAN BIAYA, KERUGIAN DAN BUNGA, SERTA BIAYA ACARA BAB VII PEMBERIAN JAMINAN BUKU KETIGA: PELBAGAI MACAM CARA BERPERKARA BAB I KEPUTUSAN WASIT Bagian 1 Kompromi dan Pengangkatan Wasit Bagian 2 Pemeriksaan Perkara oleh Para Wasit Bagian 3 Keputusan Para Wasit Bagian 4 Ketentuan Terhadap Keputusan Wasit Bagian 5 Berakhirnya Perkawinan di Muka Para Wasit BAB II ACARA MENGENAI WARISAN TERTENTU Bagian 1 Penyegelan Bagian 2 Perlawanan Terhadap Pengangkatan Segel Bagian 3 Pengangkatan Segel Bagian 4 Inventarisasi atau Pendaftaran Harta Peninggalan Bagian 5 Penjualan Barang-Barang Bergerak Bagian 6 Penjualan Barang-barang Tetap Bagian 7 Pembagian Bagian 8 Hak Istimewa untuk Pendaftaran Harta Peninggalan Bagian 9 Penjualan Barang-Barang Bergerak dan Barang Tetap yang Termasuk dalam Barang-Barang Tak terurus BAB III PELEPASAN HARTA KEKAYAAN BAB IV SARANA MEMPERTAHANKAN HAK Bagian 1 Sita Revindikasi Barang Bergerak Bagian 2 Penyitaan atau Putusan yang Ada Ditangan Debitor Bagian 3 Penyitaan Ditangan Pihak Ketiga Bagian 4 Sita Gadai untuk Sewa dan Ganti Rugi Usaha (Pacht) Bagian 5 Penyitaan terhadap Para Debitor yang Tidak Mempunyai Tempat Tinggal Yang Diketahui, dan terhadap orang-orang Asing, bukan Penduduk Bagian 6 Penyitaan atas Barang Tetap Bagian 7 Penyitaan Pesawat Terbang BAB V PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB VI PEMERIKSA PERKARA SECARA KHUSUS|PEMERIKSA PERKARA SECARA KHUSUS Bagian 1 Pemeriksaan Perkara di Depan Raad van Justitie dalam Perkara Tidak Melebuhi Dua Ratus Gulden Bagian 2 Penetapan Hak Milik (Eigendomsrecht)atas Barang-barang Tetap Bagian 3 Penawaran Pembayaran, dan Penitipan di Pengadilan atau Consignatie Bagian 4 Kuasa dari Perempuan yang Kawin Bagian 5 Pencegahan Perkawinan Bagian 6 Pemisahan Barang-Barang Bagian 7 Perceraian Bagian 7A Cara Berperkara Mengenai Nafkah Biaya Hidup Bagian 8 Penambahan atau Perbaikan Akta-Akta Catatan Sipil Bagian 9 Pembuatan Akta dengan Paksa Bagian 10 Penolakan Mengadili dan Penyerahan kepada hakim Lain Bagian 11 Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pegawai Catatan Sipil, Notaris dan Pegawai-Pegawai Lain Bagian 12 Berperkara Secara Cuma-Cuma (Prodeo) atau dengan biaya dengan Tarif yang Dikurangi Bagian 13 Pendengaran Sementara Saksi BAB VII KENYATAAN TIDAK ADA KEMAMPUAN UNTUK MEMBAYAR BAB VIII PEMBERIAN RELIEF (PERBAIKAN KESALAHAN ATAU PENYIMPANGAN TERHADAP TENGGANG WAKTU YANG MUTLAK) BUKU KEEMPAT: HUKUM ACARA MENGENAI PERKARA-PERKARA YANG TERMASUK KEKUASAAN PRESIDENTIERECHTER (Tidak perlu dimuat, karena kini Residentierechter tidak ada lagi).