Portal:Undang-Undang Republik Indonesia/1950

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Undang-Undang Republik Indonesia
19491951

1950


Catatan: Sejak 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 terdapat dua entitas Republik Indonesia, yaitu Republik Indonesia Serikat (Presiden Soekarno) dan Negara Bagian Republik Indonesia (Presiden Assaat). Maka ada dua jenis UU pada masa ini, yaitu UU Federal (Kabinet RIS di Jakarta) dan UU Negara Bagian (Kabinet Halim di Yogyakarta, Januari-September)

LNRI (Jakarta)[sunting]

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1950 09-Mei-1950 Susunan, Kekuasaan Dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia 30
2 Tahun 1950 19-Mei-1950 Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat Dan Tentang Mengeluarkan Mengumumkan Dan Mulai Berlakunya Uu Federal Dan Peraturan Pemerintah" Sebagai Undang-Undang Federal 32
3 Tahun 1950 06-Jul-1950 Permohonan Grasi 3
4 Tahun 1950 22-Jul-1950 Penggantian Kerugian Anggota-Anggota "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat" 45 27
5 Tahun 1950 04-Ags-1950 Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan" Sebagai Undang-Undang Federal 52
6 Tahun 1950 04-Ags-1950 Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" Sebagai Undang-Undang Federal 53
7 Tahun 1950 15-Ags-1950 Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
8 Tahun 1950 04-Nop-1950 Pinjaman Republik Indonesia Pada Bank Import Bank Of Washington

HPPN (Jogjakarta)[sunting]

Undang-Undang Negara Bagian Republik Indonesia

Nomor Tentang Tanggal Keterangan
UU/1/1950 Jenis Dan Bentuk Peraturan Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Pusat 1950-02-02 >> UU/8/1950, dicabut dengan UU/10/2004
UU/2/1950 Pembentukan Propinsi Djawa Timur 1950-03-03 Diubah dengan UU/18/1950
UU/3/1950 Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta 1950-03-04 Diubah dengan UU/19/1950
UU/4/1950 Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran Disekolah 1950-04-02 >> UU/12/1954, dicabut dengan UU/2/1989
UU/5/1950 Penambahan dan Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 1948 Ttg Perubahan Vorstenlandsch Grondhuurreglement. 1950-04-17
UU/6/1950 Tarip Padjak Potong untuk Tahun 1950 1950-05-24
UU/7/1950 Pemilihan Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan Daerah-Daerah Didalam Lingkungannja 1950-06-19 Dicabut dengan UU/19/1956
UU/8/1950 Perubahan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th. 1950 1950-06-21
UU/9/1950 Penetapan Tarip Padjak Pendapatan Untuk Tahun 1950 1950-07-04
UU/10/1950 Pembentukan Propinsi Djawa Tengah 1950-07-04
UU/11/1950 Pembentukan Propinsi Djawa Barat 1950-07-04
UU/12/1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur 1950-08-08 Diubah dengan UU/2/1965
UU/13/1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 1950-08-08 Diubah dengan UU/9/1965
UU/14/1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 1950-08-08 Diubah dengan UU/4/1968
UU/15/1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta 1950-08-08 Diubah dengan UU/18/1951
UU/16/1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 1950-08-14 >> UU/13/1954, diubah dengan UU/2/1964
UU/17/1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat 1950-08-14 >> UU/3/1954
UU/18/1950 Perubahan UU No 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur 1950-08-14
UU/19/1950 Perubahan UU No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta 1950-08-14 Diubah dengan UU/9/1955
UU/20/1950 Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1950-08-14

PERPPU TAHUN 1950[sunting]

Nomor Tanggal Subjek LN TLN Sumber Catatan
Perppu/1/1950 1950-03-13 Peraturan Daerah Pulihan HPPN 1950 Hal.: 165 - 166 Menjadi UU/8/1950
Perppu/2/1950 1950-06-29 Pembentukan DPRD Sementara dan Dewan Pemerintahannya. HPPN 1950 Hal.: 167 - 177 Dicabut dengan PP/39/1950
Perppu/3/1950 1950-08-14 Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan. HPPN 1950 Hal.: 178 - 184 Diubah dengan UUDrt/16/1955 Menjadi UU/25/1959
Perppu/4/1950 1950-08-14 Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah. HPPN 1950 Hal.: 185 - 192 Diubah dengan UUDrt/16/1955 Dicabut dengan UUDrt/19/1957
Perppu/5/1950 1950-08-14 Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. HPPN 1950 Hal.: 193 - 199 Diubah dengan UUDrt/16/1955 & UU/24/1956;
Perppu/6/1950 1950-08-15 Peraturan Padjak Daerah Pulihan. HPPN 1950 Hal.: 200 - 202

UNDANG-UNDANG DARURAT TAHUN 1950[sunting]

Nomor Tanggal Subjek LN TLN Sumber Catatan
UUDrt/1/1950 1950-01-15 Penetapan Jabatan Komisaris Pemerintah Untuk Daerah Negara Jawa Timur 86 LNRI 1950 Hal.: 1017-1018
UUDrt/2/1950 1950-01-17 Penerbitan Lembaran-Negara RIS dan Berita Negara RIS tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya UU Federal dan Peraturan Pemerintah. 1 LNRI 1950 Hal.: 1 - 6 Menjadi UU/2/1950 Dicabut dengan UU/10/2004
UUDrt/3/1950 1950-01-31 Pungutan Tambahan Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950. 4 LNRI 1950 Hal.: 515 - 516 Menjadi UU/23/1952
UUDrt/4/1950 1950-01-21 Penerimaan Anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. 5 LNRI 1950 Hal.: 517 - 524 Menjadi UU/12/1953
UUDrt/5/1950 1950-01-21 Peraturan Gaji Militer 1950. "Peraturan Gaji Militer 1950" ("P.G.M. 1950"). 6 LNRI 1950 Hal.: 525 - 530 Dicabut dengan UUDrt/10/1951 Dicabut dengan UU/8/1955
UUDrt/6/1950 1950-01-20 Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota 7 3 LNRI 1950 Hal.: 531 - 532 Dicabut dengan UUDrt/33/1955 & UU/7/1955
UUDrt/7/1950 1950-01-23 Perguruan Tinggi 9 LNRI 1950 Hal.: 541 - 542 Menjadi UUDrt/7/1950 Dicabut dengan UU/22/1961
UUDrt/8/1950 1950-02-07 Untuk Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang (Keputusan Raja Tertanggal 13 Desember 1939 No.32, Staatsblad Indonesia Th.1939 No.582). 10 LNRI 1950 Hal.: 543 - 544
UUDrt/9/1950 1950-02-09 Perubahan UU Postspaarbank (Staatsblad 1934 No.653 1937 No.176 dan 197 dan 1941No.295. 12 LNRI 1950 Hal.: 561 - 562 Menjadi UU/31/1953 Dicabut dengan UU/36/1953
UUDrt/10/1950 1950-02-10 Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Daerah Negara Pasundan Oleh RIS. 13 5 LNRI 1950 Hal.: 563 - 566 Menjadi UUDrt/10/1950
UUDrt/11/1950 1950-03-18 Tata-cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah RIS. 16 8 LNRI 1950 Hal.: 577 - 586 Menjadi UUDrt/11/1950
UUDrt/12/1950 1950-02-13 Pajak Peredaran. 19 9 LNRI 1950 Hal.: 597 - 622 Diubah dengan UUDrt/38/1950 Menjadi UU/25/1953
UUDrt/13/1950 1950-03-18 Pinjaman Darurat. 20 LNRI 1950 Hal.: 623 - 628 Menjadi UU/2/1952
UUDrt/14/1950 1950-03-17 Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Negara Sumatera Selatan Oleh RIS. 22 10 LNRI 1950 Hal.: 631 - 634 Menjadi UUDrt/14/1950
UUDrt/15/1950 1950-03-29 Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak. 23 11 LNRI 1950 Hal.: 635 - 640 Menjadi UUDrt/15/1950 Dicabut dengan Perppu/12/1960
UUDrt/16/1950 1950-03-30 Susunan & Kekuasaan Pengadilan/ Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan 24 12 LNRI 1950 Hal.: 641 - 652 Menjadi UUDrt/16/1950 Dicabut dengan UU/31/1997
UUDrt/17/1950 1950-03-30 Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara 25 13 LNRI 1950 Hal.: 653 - 657 Menjadi UU/6/1950 Dicabut dengan UU/31/1997
UUDrt/18/1950 1950-03-28 Penghapusan Pengadilan2 Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-pengadilan Negeri & Pengadilan Tinggi 27 14 LNRI 1950 Hal.: 663 - 666 Menjadi UUDrt/18/1950
UUDrt/19/1950 1950-04-06 Peraturan Pensiun dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat. 28 LNRI 1950 Hal.: 667 - 677 Diubah dengan UUDrt/28/1950 & UU/6/1954 Menjadi UU/2/1959
UUDrt/20/1950 1950-05-13 Pemerintahan Jakarta Raya. 31 15 LNRI 1950 Hal.: 723 - 726 Menjadi UU/1/1956
UUDrt/21/1950 1950-06-02 Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat. 34 19 LNRI 1950 Hal.: 737 - 738 Menjadi UU/17/1951
UUDrt/22/1950 1950-06-22 Penurunan Cukai Tembakau. 37 21 LNRI 1950 Hal.: 747 - 750 Menjadi UU/16/1951
UUDrt/23/1950 1950-06-28 Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri. 38 22 LNRI 1950 Hal.: 751 - 752 Menjadi UU/8/1954
UUDrt/24/1950 1950-06-28 Peraturan Tambahan Perjalanan ke Luar Negeri. 39 23 LNRI 1950 Hal.: 753 - 754 Menjadi UU/11/1954
UUDrt/25/1950 1950-06-30 Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Republik Indonesia Serikat. 41 24 LNRI 1950 Hal.: 761 - 764 Diubah dengan UU/34/1950 Menjadi UU/21/1952
UUDrt/26/1950 1950-07-24 Pengesahan dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaan Belanda 48 29 LNRI 1950 Hal.: 813 - 814 Menjadi UU/5/1951
UUDrt/27/1950 1950-07-23 Mengubah "Peraturan Gaji Militer 1950" (P.G.M. 1950). 49 LNRI 1950 Hal.: 815 - 817 Dicabut dengan UU/8/1955
UUDrt/28/1950 1950-07-24 Perubahan Peraturan Pemberian Pensiun & Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat. 50 31 LNRI 1950 Hal.: 821 - 822 Menjadi UU/2/1959
UUDrt/29/1950 1950-08-09 Penetapan Kejahatan-kejahatan dan Pelanggaran-pelanggaran Yang Dilakukan Dalam Masa Pekerjaan Oleh Para Pejabat, Yang Menurut Pasal 148 Konstitusi RIS Dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili Oleh Mahkamah Agung Indonesia. 54 35 LNRI 1950 Hal.: 843 - 846 Menjadi UU/22/1951
UUDrt/30/1950 1950-07-24 Penggantian Kerugian Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat (RIS). 57 38 LNRI 1950 Hal.: 887 - 888 Menjadi UU/22/1956
UUDrt/31/1950 1950-08-23 Pemungutan Cukai-bea Berat-Barang. 63 44 LNRI 1950 Hal.: 903 - 904 Dicabut dengan UUDrt/8/1952
UUDrt/32/1950 1950-10-20 Perubahan "Tariefordonnantie" (Staatsblad 1910 No.628 jo. Staatsblad 1934 No.471). 65 47 LNRI 1950 Hal.: 909 - 910 Menjadi UU/19/1951
UUDrt/33/1950 1950-10-28 Mencabut Kembali UUDrt/6/1950 [LN No.7]. 66 53 LNRI 1950 Hal.: 911 - 914 Menjadi UU/7/1955
UUDrt/34/1950 1950-11-10 Mengubah UUDrt/25/1950, Mengenai Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai RIS. 74 65 LNRI 1950 Hal.: 963 - 964 Menjadi UU/21/1952
UUDrt/35/1950 1950-12-30 Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan & Pajak Perseroan Th.1951 77 70 LNRI 1950 Hal.: 973 - 974 Menjadi UU/24/1952
UUDrt/36/1950 1950-12-30 Penetapan Berlakunya UU, UU Darurat dan Ordonansi-ordonansi Mengenai Masalah2 Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 78 71 LNRI 1950 Hal.: 975 - 978 Menjadi UU/4/1952
UUDrt/37/1950 1950-12-30 Perubahan Ordonansi Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932. 79 72 LNRI 1950 Hal.: 979 - 992 Menjadi UU/5/1951
UUDrt/38/1950 1950-12-30 Tambahan dan Perubahan UU Pajak Peredaran 1950 (UUDrt/12/1950) 80 73 LNRI 1950 Hal.: 993 - 996 Menjadi UU/25/1953
UUDrt/39/1950 1950-12-27 Memungut Opsenten Atas Bea-bea Masuk selama Tahun 1951. 81 74 LNRI 1950 Hal.: 997 - 998 Menjadi UU/10/1952.
UUDrt/40/1950 1950-12-30 Surat Perjalanan Republik Indonesia. 82 75 LNRI 1950 Hal.:999 -1004 Menjadi UU/14/1959 Dicabut dengan UU/9/1992
UUDrt/41/1950 1950-12-30 Menaikan Bea Yang Dikenakan Untuk Memperoleh Dokumen-dokumen Imigrasi. 83 76 LNRI 1950 Hal.:1005-1008 Menjadi UUDrt/41/1950
UUDrt/42/1950 1950-12-30 Bea-bea Imigrasi 1950. 84 77 LNRI 1950 Hal.:1009 -1012 Menjadi UUDrt/42/1950 Dicabut dengan UU/9/1992
UUDrt/43/1950 1950-12-30 Perubahan Pasal 15 "Zegelverordening 1021" 85 78 LNRI 1950 Hal.:1013 -1016 Menjadi UU/22/1959

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]