Portal:Undang-Undang Republik Indonesia/1950

Catatan: Sejak 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 terdapat dua entitas Republik Indonesia, yaitu Republik Indonesia Serikat (Presiden Soekarno) dan Negara Bagian Republik Indonesia (Presiden Assaat). Maka ada dua jenis UU pada masa ini, yaitu UU Federal (Kabinet RIS di Jakarta) dan UU Negara Bagian (Kabinet Halim di Yogyakarta, Januari-September)

LNRI (Jakarta)

Nomor	Tanggal	Tentang	LN	TLN
1 Tahun 1950	09-Mei-1950	Susunan, Kekuasaan Dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia	30
2 Tahun 1950	19-Mei-1950	Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat Dan Tentang Mengeluarkan Mengumumkan Dan Mulai Berlakunya Uu Federal Dan Peraturan Pemerintah" Sebagai Undang-Undang Federal	32
3 Tahun 1950	06-Jul-1950	Permohonan Grasi	3
4 Tahun 1950	22-Jul-1950	Penggantian Kerugian Anggota-Anggota "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat"	45	27
5 Tahun 1950	04-Ags-1950	Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan" Sebagai Undang-Undang Federal	52
6 Tahun 1950	04-Ags-1950	Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" Sebagai Undang-Undang Federal	53
7 Tahun 1950	15-Ags-1950	Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
8 Tahun 1950	04-Nop-1950	Pinjaman Republik Indonesia Pada Bank Import Bank Of Washington

HPPN (Jogjakarta)

Undang-Undang Negara Bagian Republik Indonesia

Nomor	Tentang	Tanggal	Keterangan
UU/1/1950	Jenis Dan Bentuk Peraturan Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Pusat	1950-02-02	>> UU/8/1950, dicabut dengan UU/10/2004
UU/2/1950	Pembentukan Propinsi Djawa Timur	1950-03-03	Diubah dengan UU/18/1950
UU/3/1950	Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta	1950-03-04	Diubah dengan UU/19/1950
UU/4/1950	Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran Disekolah	1950-04-02	>> UU/12/1954, dicabut dengan UU/2/1989
UU/5/1950	Penambahan dan Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 1948 Ttg Perubahan Vorstenlandsch Grondhuurreglement.	1950-04-17
UU/6/1950	Tarip Padjak Potong untuk Tahun 1950	1950-05-24
UU/7/1950	Pemilihan Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan Daerah-Daerah Didalam Lingkungannja	1950-06-19	Dicabut dengan UU/19/1956
UU/8/1950	Perubahan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th. 1950	1950-06-21
UU/9/1950	Penetapan Tarip Padjak Pendapatan Untuk Tahun 1950	1950-07-04
UU/10/1950	Pembentukan Propinsi Djawa Tengah	1950-07-04
UU/11/1950	Pembentukan Propinsi Djawa Barat	1950-07-04
UU/12/1950	Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur	1950-08-08	Diubah dengan UU/2/1965
UU/13/1950	Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah	1950-08-08	Diubah dengan UU/9/1965
UU/14/1950	Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat	1950-08-08	Diubah dengan UU/4/1968
UU/15/1950	Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta	1950-08-08	Diubah dengan UU/18/1951
UU/16/1950	Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta	1950-08-14	>> UU/13/1954, diubah dengan UU/2/1964
UU/17/1950	Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat	1950-08-14	>> UU/3/1954
UU/18/1950	Perubahan UU No 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur	1950-08-14
UU/19/1950	Perubahan UU No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta	1950-08-14	Diubah dengan UU/9/1955
UU/20/1950	Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1950-08-14

PERPPU TAHUN 1950

Nomor	Tanggal	Subjek	LN	TLN	Sumber	Catatan
Perppu/1/1950	1950-03-13	Peraturan Daerah Pulihan			HPPN 1950 Hal.: 165 - 166	Menjadi UU/8/1950
Perppu/2/1950	1950-06-29	Pembentukan DPRD Sementara dan Dewan Pemerintahannya.			HPPN 1950 Hal.: 167 - 177	Dicabut dengan PP/39/1950
Perppu/3/1950	1950-08-14	Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan.			HPPN 1950 Hal.: 178 - 184	Diubah dengan UUDrt/16/1955 Menjadi UU/25/1959
Perppu/4/1950	1950-08-14	Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah.			HPPN 1950 Hal.: 185 - 192	Diubah dengan UUDrt/16/1955 Dicabut dengan UUDrt/19/1957
Perppu/5/1950	1950-08-14	Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.			HPPN 1950 Hal.: 193 - 199	Diubah dengan UUDrt/16/1955 & UU/24/1956;
Perppu/6/1950	1950-08-15	Peraturan Padjak Daerah Pulihan.			HPPN 1950 Hal.: 200 - 202

UNDANG-UNDANG DARURAT TAHUN 1950

Nomor	Tanggal	Subjek	LN	TLN	Sumber	Catatan
UUDrt/1/1950	1950-01-15	Penetapan Jabatan Komisaris Pemerintah Untuk Daerah Negara Jawa Timur	86		LNRI 1950 Hal.: 1017-1018
UUDrt/2/1950	1950-01-17	Penerbitan Lembaran-Negara RIS dan Berita Negara RIS tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya UU Federal dan Peraturan Pemerintah.	1		LNRI 1950 Hal.: 1 - 6	Menjadi UU/2/1950 Dicabut dengan UU/10/2004
UUDrt/3/1950	1950-01-31	Pungutan Tambahan Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950.	4		LNRI 1950 Hal.: 515 - 516	Menjadi UU/23/1952
UUDrt/4/1950	1950-01-21	Penerimaan Anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.	5		LNRI 1950 Hal.: 517 - 524	Menjadi UU/12/1953
UUDrt/5/1950	1950-01-21	Peraturan Gaji Militer 1950. "Peraturan Gaji Militer 1950" ("P.G.M. 1950").	6		LNRI 1950 Hal.: 525 - 530	Dicabut dengan UUDrt/10/1951 Dicabut dengan UU/8/1955
UUDrt/6/1950	1950-01-20	Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota	7	3	LNRI 1950 Hal.: 531 - 532	Dicabut dengan UUDrt/33/1955 & UU/7/1955
UUDrt/7/1950	1950-01-23	Perguruan Tinggi	9		LNRI 1950 Hal.: 541 - 542	Menjadi UUDrt/7/1950 Dicabut dengan UU/22/1961
UUDrt/8/1950	1950-02-07	Untuk Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang (Keputusan Raja Tertanggal 13 Desember 1939 No.32, Staatsblad Indonesia Th.1939 No.582).	10		LNRI 1950 Hal.: 543 - 544
UUDrt/9/1950	1950-02-09	Perubahan UU Postspaarbank (Staatsblad 1934 No.653 1937 No.176 dan 197 dan 1941No.295.	12		LNRI 1950 Hal.: 561 - 562	Menjadi UU/31/1953 Dicabut dengan UU/36/1953
UUDrt/10/1950	1950-02-10	Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Daerah Negara Pasundan Oleh RIS.	13	5	LNRI 1950 Hal.: 563 - 566	Menjadi UUDrt/10/1950
UUDrt/11/1950	1950-03-18	Tata-cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah RIS.	16	8	LNRI 1950 Hal.: 577 - 586	Menjadi UUDrt/11/1950
UUDrt/12/1950	1950-02-13	Pajak Peredaran.	19	9	LNRI 1950 Hal.: 597 - 622	Diubah dengan UUDrt/38/1950 Menjadi UU/25/1953
UUDrt/13/1950	1950-03-18	Pinjaman Darurat.	20		LNRI 1950 Hal.: 623 - 628	Menjadi UU/2/1952
UUDrt/14/1950	1950-03-17	Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Negara Sumatera Selatan Oleh RIS.	22	10	LNRI 1950 Hal.: 631 - 634	Menjadi UUDrt/14/1950
UUDrt/15/1950	1950-03-29	Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak.	23	11	LNRI 1950 Hal.: 635 - 640	Menjadi UUDrt/15/1950 Dicabut dengan Perppu/12/1960
UUDrt/16/1950	1950-03-30	Susunan & Kekuasaan Pengadilan/ Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan	24	12	LNRI 1950 Hal.: 641 - 652	Menjadi UUDrt/16/1950 Dicabut dengan UU/31/1997
UUDrt/17/1950	1950-03-30	Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara	25	13	LNRI 1950 Hal.: 653 - 657	Menjadi UU/6/1950 Dicabut dengan UU/31/1997
UUDrt/18/1950	1950-03-28	Penghapusan Pengadilan2 Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-pengadilan Negeri & Pengadilan Tinggi	27	14	LNRI 1950 Hal.: 663 - 666	Menjadi UUDrt/18/1950
UUDrt/19/1950	1950-04-06	Peraturan Pensiun dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat.	28		LNRI 1950 Hal.: 667 - 677	Diubah dengan UUDrt/28/1950 & UU/6/1954 Menjadi UU/2/1959
UUDrt/20/1950	1950-05-13	Pemerintahan Jakarta Raya.	31	15	LNRI 1950 Hal.: 723 - 726	Menjadi UU/1/1956
UUDrt/21/1950	1950-06-02	Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat.	34	19	LNRI 1950 Hal.: 737 - 738	Menjadi UU/17/1951
UUDrt/22/1950	1950-06-22	Penurunan Cukai Tembakau.	37	21	LNRI 1950 Hal.: 747 - 750	Menjadi UU/16/1951
UUDrt/23/1950	1950-06-28	Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri.	38	22	LNRI 1950 Hal.: 751 - 752	Menjadi UU/8/1954
UUDrt/24/1950	1950-06-28	Peraturan Tambahan Perjalanan ke Luar Negeri.	39	23	LNRI 1950 Hal.: 753 - 754	Menjadi UU/11/1954
UUDrt/25/1950	1950-06-30	Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Republik Indonesia Serikat.	41	24	LNRI 1950 Hal.: 761 - 764	Diubah dengan UU/34/1950 Menjadi UU/21/1952
UUDrt/26/1950	1950-07-24	Pengesahan dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaan Belanda	48	29	LNRI 1950 Hal.: 813 - 814	Menjadi UU/5/1951
UUDrt/27/1950	1950-07-23	Mengubah "Peraturan Gaji Militer 1950" (P.G.M. 1950).	49		LNRI 1950 Hal.: 815 - 817	Dicabut dengan UU/8/1955
UUDrt/28/1950	1950-07-24	Perubahan Peraturan Pemberian Pensiun & Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat.	50	31	LNRI 1950 Hal.: 821 - 822	Menjadi UU/2/1959
UUDrt/29/1950	1950-08-09	Penetapan Kejahatan-kejahatan dan Pelanggaran-pelanggaran Yang Dilakukan Dalam Masa Pekerjaan Oleh Para Pejabat, Yang Menurut Pasal 148 Konstitusi RIS Dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili Oleh Mahkamah Agung Indonesia.	54	35	LNRI 1950 Hal.: 843 - 846	Menjadi UU/22/1951
UUDrt/30/1950	1950-07-24	Penggantian Kerugian Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat (RIS).	57	38	LNRI 1950 Hal.: 887 - 888	Menjadi UU/22/1956
UUDrt/31/1950	1950-08-23	Pemungutan Cukai-bea Berat-Barang.	63	44	LNRI 1950 Hal.: 903 - 904	Dicabut dengan UUDrt/8/1952
UUDrt/32/1950	1950-10-20	Perubahan "Tariefordonnantie" (Staatsblad 1910 No.628 jo. Staatsblad 1934 No.471).	65	47	LNRI 1950 Hal.: 909 - 910	Menjadi UU/19/1951
UUDrt/33/1950	1950-10-28	Mencabut Kembali UUDrt/6/1950 [LN No.7].	66	53	LNRI 1950 Hal.: 911 - 914	Menjadi UU/7/1955
UUDrt/34/1950	1950-11-10	Mengubah UUDrt/25/1950, Mengenai Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai RIS.	74	65	LNRI 1950 Hal.: 963 - 964	Menjadi UU/21/1952
UUDrt/35/1950	1950-12-30	Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan & Pajak Perseroan Th.1951	77	70	LNRI 1950 Hal.: 973 - 974	Menjadi UU/24/1952
UUDrt/36/1950	1950-12-30	Penetapan Berlakunya UU, UU Darurat dan Ordonansi-ordonansi Mengenai Masalah2 Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	78	71	LNRI 1950 Hal.: 975 - 978	Menjadi UU/4/1952
UUDrt/37/1950	1950-12-30	Perubahan Ordonansi Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932.	79	72	LNRI 1950 Hal.: 979 - 992	Menjadi UU/5/1951
UUDrt/38/1950	1950-12-30	Tambahan dan Perubahan UU Pajak Peredaran 1950 (UUDrt/12/1950)	80	73	LNRI 1950 Hal.: 993 - 996	Menjadi UU/25/1953
UUDrt/39/1950	1950-12-27	Memungut Opsenten Atas Bea-bea Masuk selama Tahun 1951.	81	74	LNRI 1950 Hal.: 997 - 998	Menjadi UU/10/1952.
UUDrt/40/1950	1950-12-30	Surat Perjalanan Republik Indonesia.	82	75	LNRI 1950 Hal.:999 -1004	Menjadi UU/14/1959 Dicabut dengan UU/9/1992
UUDrt/41/1950	1950-12-30	Menaikan Bea Yang Dikenakan Untuk Memperoleh Dokumen-dokumen Imigrasi.	83	76	LNRI 1950 Hal.:1005-1008	Menjadi UUDrt/41/1950
UUDrt/42/1950	1950-12-30	Bea-bea Imigrasi 1950.	84	77	LNRI 1950 Hal.:1009 -1012	Menjadi UUDrt/42/1950 Dicabut dengan UU/9/1992
UUDrt/43/1950	1950-12-30	Perubahan Pasal 15 "Zegelverordening 1021"	85	78	LNRI 1950 Hal.:1013 -1016	Menjadi UU/22/1959

Catatan:

• LN = Lembaran Negara
• TLN = Tambahan Lembaran Negara

Referensi

• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Nasional
• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, DPR RI
• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Sekretariat Kabinet RI
• Basis Data Undang-Undang, JDIH Badan Pemeriksa Keuangan RI
• Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Sekretariat Negara Republik Indonesia
• Basis Data Peraturan, Legalitas.org
• Koleksi vlsm.org

• Koleksi vlsm.org
• Koleksi unmiset.org
• https://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2012/02/08/u/u/uu-1945-2012.pdf
• http://hukum.unsrat.ac.id/uu/xuu45_66.htm
• http://peraturan.go.id/peraturan/index-lembaran-negara.html?LembaranNegaraSearch%5Bjenis_peraturan_id%5D=11e449f35c25e4d0b18e313231373039&LembaranNegaraSearch%5Bnomor%5D=&LembaranNegaraSearch%5Btahun%5D=1950&LembaranNegaraSearch%5Btentang%5D=