Portal:Undang-Undang Republik Indonesia/1951

← 1950

Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1951

1952 →

Nomor	Tanggal	Tentang	LN	TLN
1 Tahun 1951	08-Jan-1951	Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia	2
2 Tahun 1951	08-Jan-1951	Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nr. 33, Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia	3
3 Tahun 1951	08-Jan-1951	Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia	4
4 Tahun 1951	31-Jan-1951	Memberikan Persetujuan Kepada Perjanjian Pinjaman Antara Pemerintah Kerajaan Nederland Dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat
5 Tahun 1951	31-Jan-1951	Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr. 26 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr. 48 Tahun 1950), Mengenai Pengesahan Dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaan Belanda Sebagai Undang-Undang
6 Tahun 1951	03-Jul-1951	Gaji Dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-Tunjangan, Biaya Perjalanan Dan Penginapan Kepada Anggauta-Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	40
7 Tahun 1951	09-Jul-1951	Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86)	42	114
8 Tahun 1951	13-Jul-1951	Penangguhan Pemberian Surat Idzin Kepada Dokter Dan Dokter Gigi	44
9 Tahun 1951	13-Jul-1951	Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Secara Rasionil	45
10 Tahun 1951	13-Jul-1951	Mengatur Tenaga Dokter Partikulir Dalam Keadaan Genting	46
18 Tahun 1951	15-Okt-1951	Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo Dan Adikarto Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri Dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo	101

Undang-Undang Darurat

Nomor	Tanggal	Tentang	LN	TLN
1 Tahun 1951	14-Jan-1951	Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil	9	81
2 Tahun 1951	15-Jan-1951	Perubahan "Rechtenordonnantie" (Staatsblad 1882 No. 240 Jo. Staatsblad 1931 No. 47)	10	82
3 Tahun 1951	18-Jan-1951	Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea	11	84

Catatan:

• LN = Lembaran Negara
• TLN = Tambahan Lembaran Negara

Referensi

• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Nasional
• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, DPR RI
• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Sekretariat Kabinet RI
• Basis Data Undang-Undang, JDIH Badan Pemeriksa Keuangan RI
• Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Sekretariat Negara Republik Indonesia
• Basis Data Peraturan, Legalitas.org
• Koleksi vlsm.org

• Koleksi vlsm.org