Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1950

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg



UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1950 TENTANG PENGELUARAN UANG KERTAS ATAS TANGGUNGAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, Menimbang: a. bahwa untuk mencukupi kebutuhan akan alat-alat pemb ayaran yang sah di Republik Indonesia Serikat perlu dikeluarkan uang kertas yan g baru; b. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, pengelu aran uang kertas itu perlu segera diselenggarakan. Mengingat: Pasal-pasal 117, 139, 164, 172 dan 192 Konstitusi S ementara Republik Indonesia Serikat. Mendengar: Senat. MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGELUARAN UANG KERT AS ATAS TANGGUNGAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT. Pasal 1 Menteri Keuangan diberi kuasa, menurut adanya kebut uhan, untuk mengeluarkan uang kertas atas nama pembawa, yang memberi hak piutang terhada p Republik Indonesia Serikat kepada pembawanya sampai jumlah yang tertulis di atasnya d alam rupiah Republik Indonesia Serikat. Pasal 2 Uang-uang kertas termaktub dalam Pasal 1 dikeluarka n dalam pecahan (coupure) dari lima rupiah dan sepuluh rupiah sampai jumlah semua setin ggi-tingginya f. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Pasal 3 Uang-uang kertas itu merupakan alat-alat pembayaran

yang sah sampai setiap jumlah. 

Pasal 4 Peraturan-peraturan lanjut tentang pengeluaran uang -uang kertas yang dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh Menteri Keuangan,yang diserahi pula

pelaksanaan Undang-undang ini. 

Pasal 5 Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tangga l 31 Mei 1950. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memer intahkan pengumuman Undang- undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia Serikat. 

Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 2 Juni 1950 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, Ttd. SOEKARNO. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA. Diumumkan Di Jakarta, Pada Tanggal 3 Juni 1950 MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SOEPOMO. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1 950