Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja/Bab III

BAB III - Daftar Isi Halaman

Bagian Kesatu – Umum (Pasal 6)

5

Bagian Kedua – Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 7–12)

5

Bagian Ketiga – Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Paragraf 1 – Umum (Pasal 13)

8

Paragraf 2 – Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Pasal 14–20)

8

Pasal 17 Templat:1

9

Pasal 18 Templat:1

26

Pasal 19 Templat:1

39

Pasal 20 Templat:1

44

Paragraf 3 – Persetujuan Lingkungan (Pasal 21–22)

Pasal 22 Templat:1

48

Paragraf 4 – Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (Pasal 23–25)

Pasal 24 Templat:1

65

Pasal 25 Templat:1

76

Bagian Keempat – Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi

Paragraf 1 – Umum (Pasal 26)

81

Paragraf 2 – Kelautan dan Perikanan (Pasal 27)

81

Pasal 27 Templat:1

81

Paragraf 3 – Pertanian (Pasal 28–34)

Pasal 29 Templat:1

97

Pasal 30 Templat:1

105

Pasal 31 Templat:1

107

Pasal 32 Templat:1

111

Pasal 33 Templat:1

111

Pasal 34 Templat:1

117

Paragraf 4 – Kehutanan (Pasal 35–37)

Pasal 36 Templat:1

125

Pasal 37 Templat:1

132

Paragraf 5 – Energi Dan Sumber Daya Mineral (Pasal 38–42)

Pasal 39 Templat:1

147

Pasal 40 Templat:1

148

Pasal 41 Templat:1

152

Pasal 42 Templat:1

162

Paragraf 6 – Ketenaganukliran (Pasal 43)

Pasal 43 Templat:1

177

Paragraf 7 – Perindustrian (Pasal 44)

Pasal 44 Templat:1

180

Paragraf 8 – Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Pasal 45–48)

Pasal 46 Templat:1

186

Pasal 47 Templat:1

198

Pasal 48 Templat:1

199

Paragraf 9 – Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pasal 49–53)

Pasal 50 Templat:1

205

Pasal 51 Templat:1

212

Pasal 52 Templat:1

219

Pasal 53 Templat:1

231

Paragraf 10 – Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pasal 54–58)

Pasal 55 Templat:1

239

Pasal 56 Templat:1

247

Pasal 57 Templat:1

254

Pasal 58 Templat:1

274

Paragraf 11 – Kesehatan, Obat, dan Makanan (Pasal 59–64)

Pasal 60 Templat:1

293

Pasal 61 Templat:1

296

Pasal 62 Templat:1

299

Pasal 63 Templat:1

301

Pasal 64 Templat:1

304

Paragraf 12 – Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 65–66)

Pasal 66 Templat:1

313

Paragraf 13 – Kepariwisataan (Pasal 67)

Pasal 67 Templat:1

314

Paragraf 14 – Keagamaan (Pasal 68)

Pasal 68 Templat:1

317

Paragraf 15 – Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Pasal 69–72)

Pasal 70 Templat:1

325

Pasal 71 Templat:1

326

Pasal 72 Templat:1

330

Paragraf 16 – Pertahanan dan Keamanan (Pasal 73–75)

Pasal 74 Templat:1

332

Pasal 75 Templat:1

336

Bagian Kelima – Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu (Pasal 76–79)

Pasal 77 Templat:1

338

Pasal 78 Templat:1

340

Pasal 79 Templat:1

341

BAB III
PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan penyederhanaan persyaratan investasi.

Bagian Kedua
Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek: kesehatan; keselamatan; lingkungan; dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha. Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan: jenis kegiatan usaha; kriteria kegiatan usaha; lokasi kegiatan usaha; keterbatasan sumber daya; dan/atau risiko volatilitas. Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: hampir tidak mungkin terjadi; kemungkinan kecil terjadi; kemungkinan terjadi; atau hampir pasti terjadi. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat

(6), tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi: kegiatan usaha berisiko rendah; kegiatan usaha berisiko menengah; atau kegiatan usaha berisiko tinggi.

Paragraf 2
Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Pasal 8

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha. Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Paragraf 3
Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

Pasal 9

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf b meliputi: kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan kegiatan usaha berisiko menengah tinggi. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian: nomor induk berusaha; dan sertifikat standar. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian: nomor induk berusaha; dan sertifikat standar. Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha. Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha. Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standardisasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat menerbitkan

sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

Paragraf 4
Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Pasal 10

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf c berupa pemberian: nomor induk berusaha; dan izin. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Paragraf 5
Pengawasan

Pasal 11

Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Paragraf 6
Peraturan Pelaksanaan

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, serta tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah.