Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja/Bab III/Bagian Keempat

Bagian Keempat
Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Perizinan Berusaha terdiri atas sektor:

kelautan dan perikanan;
pertanian;
kehutanan;
energi dan sumber daya mineral;
ketenaganukliran;
perindustrian;
perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standardisasi penilaian kesesuian;
pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
transportasi;
kesehatan, obat dan makanan;
pendidikan dan kebudayaan;
pariwisata;
keagamaan;
pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan
pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2
Kelautan dan Perikanan

Pasal 27

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 24, angka 25, dan angka 26 diubah serta angka 16, angka 17, dan angka 18 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang:
2. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
3. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
4. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
5. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
6. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
7. memberikan Perizinan Berusaha dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha;
8. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
9. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
10. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
11. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; dan
12. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi

Bagian Keempat
Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi