Kontribusi pengguna

(terbaru | terlama) Lihat (50 lebih baru | 50 lebih lama) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

• 18 Januari 2015 15.55 beda versi +1.175‎ B Halaman:UU 30 2014.pdf/9 ‎ →‎Halaman yang belum diuji-baca: ←Membuat halaman berisi '{{PUU-pasal|{{PUU-nomor|n=a|m=2 |menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki; |menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronis...'
• 18 Januari 2015 15.48 beda versi +1.006‎ B Halaman:UU 30 2014.pdf/8 ‎ →‎Halaman yang belum diuji-baca: ←Membuat halaman berisi '{{PUU-pasal |(2) Pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintah...'
• 18 Januari 2015 15.11 beda versi 0‎ Halaman:UU 30 2014.pdf/1 ‎
• 17 Januari 2015 10.43 beda versi −29.065‎ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 ‎
• 17 Januari 2015 10.42 beda versi +29.135‎ B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002/Penjelasan ‎ ←Membuat halaman berisi ' PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA I. UMUM Peraturan perundang-undangan yang menjadi...'
• 17 Januari 2015 10.39 beda versi +273‎ Indeks:UU 2 2002.pdf ‎
• 17 Januari 2015 10.34 beda versi +37‎ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 ‎
• 17 Januari 2015 10.32 beda versi +1‎ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 ‎
• 17 Januari 2015 10.21 beda versi −2‎ Halaman:UU 2 2002.pdf/2 ‎
• 17 Januari 2015 10.20 beda versi −5.794‎ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 ‎
• 17 Januari 2015 10.16 beda versi +3.441‎ B Halaman:UU 2 2002.pdf/2 ‎ →‎Halaman yang belum diuji-baca: ←Membuat halaman berisi '{{PUU-pasal| {{PUU-nomor|n=1|m=3 |Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memil...'
• 17 Januari 2015 09.55 beda versi +18‎ Halaman:UU 2 2002.pdf/1 ‎
• 17 Januari 2015 09.48 beda versi +2.368‎ B Halaman:UU 2 2002.pdf/1 ‎ →‎Halaman yang belum diuji-baca: ←Membuat halaman berisi '{{IDStatChapHead|2|2002|KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA}} {{PUU-konsideran|ket=Menimbang|n=a |bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwuju...'
• 17 Januari 2015 03.17 beda versi +426‎ B Pembicaraan:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 ‎ ←Membuat halaman berisi '{{Pembentukan Peraturan Perundang-undangan}} {{textinfo | edition = | source = [http://sipuu.setkab.go.id/view_abstraksi.php?Kode_PUU=7265 Undang-Undang...' saat ini
• 17 Januari 2015 03.13 beda versi +64‎ B Undang-Undang Kepolisian Repulik Indonesia ‎ ←Mengalihkan ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 saat ini
• 17 Januari 2015 03.12 beda versi +179‎ B Indeks:UU 2 2002.pdf ‎ ←Membuat halaman berisi '{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |Pengarang= |Judul=Undang-Undang Kepolisian Repulik Indonesia |Tahun= |Penerbit= |Sumber= |Gambar= |Halaman=<pagelist />...'
• 28 Desember 2014 05.57 beda versi +133‎ B Indeks:QZ8501 Passenger Manifest.pdf ‎ ←Membuat halaman berisi '{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |Pengarang= |Judul= |Tahun= |Penerbit= |Sumber= |Gambar= |Halaman=<pagelist /> |Catatan= }}'
• 20 Desember 2014 19.27 beda versi −262‎ Templat:Naskah baru ‎
• 20 Desember 2014 19.10 beda versi +459‎ B Pembicaraan:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 ‎ ←Membuat halaman berisi '{{Pembentukan Peraturan Perundang-undangan}} {{textinfo | edition = | source = [http://dpr.go.id/id/undang-undang/2012/13/uu/KEISTIMEWAAN-DAERAH-ISTIMEWA...' saat ini
• 18 Desember 2014 17.31 beda versi +133‎ B Indeks:Ior-arc charter 1997.pdf ‎ ←Membuat halaman berisi '{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |Pengarang= |Judul= |Tahun= |Penerbit= |Sumber= |Gambar= |Halaman=<pagelist /> |Catatan= }}' saat ini
• 14 Desember 2014 15.05 beda versi +1.857‎ B Halaman:UU 23 2014.pdf/5 ‎ →‎Halaman yang belum diuji-baca: ←Membuat halaman berisi '{{PUU-pasal|{{PUU-nomor|n=1|m=22 |Cakupan Wilayah adalah Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakup...'
• 14 Desember 2014 15.01 beda versi +1.831‎ B Halaman:UU 23 2014.pdf/4 ‎ →‎Halaman yang belum diuji-baca: ←Membuat halaman berisi '{{PUU-pasal|{{PUU-nomor|n=1|m=12 |Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang meng...'
• 14 Desember 2014 14.58 beda versi +1.734‎ B Halaman:UU 23 2014.pdf/3 ‎ →‎Halaman yang belum diuji-baca: ←Membuat halaman berisi '{{PUU-pasal|{{PUU-nomor|n=1|m=4 |Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur...'
• 14 Desember 2014 12.42 beda versi +642‎ B Halaman:UU 23 2014.pdf/212 ‎ →‎Halaman yang belum diuji-baca: ←Membuat halaman berisi '{{PUU-pasal |Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.}} {{UU/TTD-1|...'
• 14 Desember 2014 12.25 beda versi +59‎ Templat:Naskah baru ‎
• 14 Desember 2014 12.24 beda versi +487‎ B Pembicaraan:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 ‎ ←Membuat halaman berisi '{{Pembentukan Peraturan Perundang-undangan}} {{textinfo | edition = | source = [http://www.setneg.go.id//index.php?option=com_perundangan&id=404235&task=...' saat ini
• 14 Desember 2014 12.21 beda versi +234‎ B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 ‎ ←Membuat halaman berisi '{{sedang dikerjakan|Indeks:UU_23_2014.pdf‎}} {{UU|23|2014}} <div class="indented-page"> <pages index="UU_23_2014.pdf‎‎" from=1 to=212 /> </div> ---- '''U...'
• 14 Desember 2014 12.19 beda versi +1.247‎ B Halaman:UU 23 2014.pdf/2 ‎ →‎Halaman yang belum diuji-baca: ←Membuat halaman berisi '{{PUU-konsideran|ket=mengingat |Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan P...'
• 14 Desember 2014 12.13 beda versi +1.329‎ B Halaman:UU 23 2014.pdf/1 ‎ →‎Halaman yang belum diuji-baca: ←Membuat halaman berisi '{{IDStatChapHead |23 |2014 |PEMERINTAHAN DAERAH }} {{PUU-konsideran|ket=menimbang|n=a |bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone...'
• 14 Desember 2014 12.07 beda versi +554‎ B Indeks:UU 23 2014.pdf ‎ ←Membuat halaman berisi '{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |Pengarang= |Judul= |Tahun=2014 |Penerbit= |Sumber=[http://www.setneg.go.id//index.php?option=com_perundangan&id=404235&task=...'
• 14 Desember 2014 05.59 beda versi +1.025‎ B Halaman:UU 30 2014.pdf/7 ‎ →‎Halaman yang belum diuji-baca: ←Membuat halaman berisi '{{PUU-pasal|{{PUU-nomor|n=a|m=5 |memberikan pelindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan; |melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan da...'
• 14 Desember 2014 05.46 beda versi 0‎ Halaman:UU 30 2014.pdf/6 ‎
• 14 Desember 2014 00.54 beda versi +43‎ Halaman:UU 30 2014.pdf/6 ‎
• 14 Desember 2014 00.53 beda versi −1‎ Halaman:UU 30 2014.pdf/5 ‎
• 14 Desember 2014 00.51 beda versi +12‎ Halaman:UU 30 2014.pdf/6 ‎
• 14 Desember 2014 00.49 beda versi −2‎ Halaman:UU 30 2014.pdf/5 ‎
• 14 Desember 2014 00.48 beda versi −2‎ Halaman:UU 30 2014.pdf/4 ‎
• 14 Desember 2014 00.48 beda versi −2‎ Halaman:UU 30 2014.pdf/3 ‎
• 14 Desember 2014 00.42 beda versi 0‎ Halaman:UU 30 2014.pdf/2 ‎
• 14 Desember 2014 00.30 beda versi +16‎ Halaman:UU 30 2014.pdf/5 ‎
• 14 Desember 2014 00.29 beda versi +16‎ Halaman:UU 30 2014.pdf/4 ‎
• 14 Desember 2014 00.29 beda versi +16‎ Halaman:UU 30 2014.pdf/3 ‎
• 14 Desember 2014 00.28 beda versi +2‎ Halaman:UU 30 2014.pdf/2 ‎
• 14 Desember 2014 00.27 beda versi +821‎ B Halaman:UU 30 2014.pdf/6 ‎ →‎Halaman yang belum diuji-baca: ←Membuat halaman berisi '{{PUU-nomor|n=1|m=25 |Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.}}}} BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Ke...'
• 14 Desember 2014 00.26 beda versi +1.427‎ B Halaman:UU 30 2014.pdf/5 ‎ →‎Halaman yang belum diuji-baca: ←Membuat halaman berisi '{{PUU-nomor|n=1|m=19 |Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang atas sebagai wujud persetujuan permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan pera...'
• 14 Desember 2014 00.20 beda versi +1.344‎ B Halaman:UU 30 2014.pdf/4 ‎ →‎Halaman yang belum diuji-baca: ←Membuat halaman berisi '{{PUU-nomor|n=1|m=12 |Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu atau dokumen Administrasi salinan surat Pemerintahan y...'
• 14 Desember 2014 00.16 beda versi −22‎ Halaman:UU 30 2014.pdf/3 ‎
• 14 Desember 2014 00.16 beda versi −2‎ Halaman:UU 30 2014.pdf/2 ‎
• 13 Desember 2014 18.26 beda versi +1.420‎ B Halaman:UU 30 2014.pdf/3 ‎ →‎Halaman yang belum diuji-baca: ←Membuat halaman berisi '{{PUU-pasal|pasal= |{{PUU-nomor|n=1|m=6 |Kewenangan Pemerintahan selanjutnya yang disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan atau penyele...'
• 13 Desember 2014 14.06 beda versi +1.026‎ B Halaman:UU 30 2014.pdf/2 ‎ →‎Halaman yang belum diuji-baca: ←Membuat halaman berisi '{{Persetujuanbersama}} {{PUU-konsideran|ket=menetapkan |UNDANG–UNDANG TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.}} {{PUU-bab|I |KETENTUAN UMUM }} {{PUU-pasal|pasal=I |Dalam...'

(terbaru | terlama) Lihat (50 lebih baru | 50 lebih lama) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)