Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Lompat ke: navigasi, cari


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 (UU/2014/17)
(2014) 

PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg




Indonesian Presidential Emblem black.svg



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;
  2. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  3. bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Mengingat: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23F ayat (1), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (3), Pasal 24C ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  1. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota adalah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undangundang mengenai penyelenggara pemilihan umum.
  4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan undang-undang.
  6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
  7. Hari adalah hari kerja.
BAB II
MPR
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 2
MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 3
MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
Bagian Kedua
Wewenang dan Tugas
Paragraf 1
Wewenang

Pasal 4
MPR berwenang:
  1. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden Dasar hasil pemilihan umum;
  3. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
  4. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
  5. memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan
  6. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
Paragraf 2
Tugas

Pasal 5
MPR bertugas:
  1. memasyarakatkan ketetapan MPR;
  2. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
  4. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6
  1. Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 MPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam menyusun program dan kegiatan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi kebutuhannya, MPR dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk dibahas bersama.
  3. Anggaran MPR dikelola oleh Sekretariat Jenderal MPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  4. MPR menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran MPR dalam peraturan MPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 7
  1. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden.
  2. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 8
  1. Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR.
  2. Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan MPR.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib.

Pasal 9
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman:UU 17 2014.pdf/7 Halaman:UU 17 2014.pdf/8 Halaman:UU 17 2014.pdf/9 Halaman:UU 17 2014.pdf/10 Halaman:UU 17 2014.pdf/11 Halaman:UU 17 2014.pdf/12
Pasal 21
  1. Panitia ad hoc MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh MPR.
  2. Setelah terbentuk, panitia ad hoc MPR segera menyelenggarakan rapat untuk membahas dan memusyawarahkan tugas yang diberikan oleh MPR.
Pasal 22
  1. Panitia ad hoc MPR bertugas:
    1. mempersiapkan bahan sidang MPR; dan
    2. menyusun rancangan putusan MPR.
  2. Panitia ad hoc MPR melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sidang paripurna MPR.
  3. Panitia ad hoc MPR dibubarkan setelah tugasnya selesai.
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, dan tugas panitia ad hoc MPR diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib.
Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Wewenang dan Tugas
Paragraf 1
Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 24
  1. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Halaman:UU 17 2014.pdf/14 Halaman:UU 17 2014.pdf/15 Halaman:UU 17 2014.pdf/16 Halaman:UU 17 2014.pdf/17 Halaman:UU 17 2014.pdf/18 Halaman:UU 17 2014.pdf/19 Halaman:UU 17 2014.pdf/20 Halaman:UU 17 2014.pdf/21 Halaman:UU 17 2014.pdf/22 Halaman:UU 17 2014.pdf/23 Halaman:UU 17 2014.pdf/24 Halaman:UU 17 2014.pdf/25 Halaman:UU 17 2014.pdf/26 Halaman:UU 17 2014.pdf/27 Halaman:UU 17 2014.pdf/28 Halaman:UU 17 2014.pdf/29 Halaman:UU 17 2014.pdf/30 Halaman:UU 17 2014.pdf/31 Halaman:UU 17 2014.pdf/32 Halaman:UU 17 2014.pdf/33 Halaman:UU 17 2014.pdf/34 Halaman:UU 17 2014.pdf/35 Halaman:UU 17 2014.pdf/36 Halaman:UU 17 2014.pdf/37 Halaman:UU 17 2014.pdf/38 Halaman:UU 17 2014.pdf/39 Halaman:UU 17 2014.pdf/40 Halaman:UU 17 2014.pdf/41 Halaman:UU 17 2014.pdf/42 Halaman:UU 17 2014.pdf/43 Halaman:UU 17 2014.pdf/44 Halaman:UU 17 2014.pdf/45 Halaman:UU 17 2014.pdf/46 Halaman:UU 17 2014.pdf/47 Halaman:UU 17 2014.pdf/48 Halaman:UU 17 2014.pdf/49 Halaman:UU 17 2014.pdf/50 Halaman:UU 17 2014.pdf/51 Halaman:UU 17 2014.pdf/52 Halaman:UU 17 2014.pdf/53 Halaman:UU 17 2014.pdf/54 Halaman:UU 17 2014.pdf/55 Halaman:UU 17 2014.pdf/56 Halaman:UU 17 2014.pdf/57 Halaman:UU 17 2014.pdf/58 Halaman:UU 17 2014.pdf/59 Halaman:UU 17 2014.pdf/60 Halaman:UU 17 2014.pdf/61 Halaman:UU 17 2014.pdf/62 Halaman:UU 17 2014.pdf/63 Halaman:UU 17 2014.pdf/64 Halaman:UU 17 2014.pdf/65 Halaman:UU 17 2014.pdf/66 Halaman:UU 17 2014.pdf/67 Halaman:UU 17 2014.pdf/68 Halaman:UU 17 2014.pdf/69 Halaman:UU 17 2014.pdf/70 Halaman:UU 17 2014.pdf/71 Halaman:UU 17 2014.pdf/72 Halaman:UU 17 2014.pdf/73 Halaman:UU 17 2014.pdf/74 Halaman:UU 17 2014.pdf/75 Halaman:UU 17 2014.pdf/76 Halaman:UU 17 2014.pdf/77 Halaman:UU 17 2014.pdf/78 Halaman:UU 17 2014.pdf/79 Halaman:UU 17 2014.pdf/80 Halaman:UU 17 2014.pdf/81 Halaman:UU 17 2014.pdf/82 Halaman:UU 17 2014.pdf/83 Halaman:UU 17 2014.pdf/84 Halaman:UU 17 2014.pdf/85 Halaman:UU 17 2014.pdf/86 Halaman:UU 17 2014.pdf/87 Halaman:UU 17 2014.pdf/88 Halaman:UU 17 2014.pdf/89 Halaman:UU 17 2014.pdf/90 Halaman:UU 17 2014.pdf/91 Halaman:UU 17 2014.pdf/92 Halaman:UU 17 2014.pdf/93 Halaman:UU 17 2014.pdf/94 Halaman:UU 17 2014.pdf/95 Halaman:UU 17 2014.pdf/96 Halaman:UU 17 2014.pdf/97 Halaman:UU 17 2014.pdf/98 Halaman:UU 17 2014.pdf/99 Halaman:UU 17 2014.pdf/100 Halaman:UU 17 2014.pdf/101 Halaman:UU 17 2014.pdf/102 Halaman:UU 17 2014.pdf/103 Halaman:UU 17 2014.pdf/104 Halaman:UU 17 2014.pdf/105 Halaman:UU 17 2014.pdf/106 Halaman:UU 17 2014.pdf/107 Halaman:UU 17 2014.pdf/108 Halaman:UU 17 2014.pdf/109 Halaman:UU 17 2014.pdf/110 Halaman:UU 17 2014.pdf/111 Halaman:UU 17 2014.pdf/112 Halaman:UU 17 2014.pdf/113 Halaman:UU 17 2014.pdf/114 Halaman:UU 17 2014.pdf/115 Halaman:UU 17 2014.pdf/116 Halaman:UU 17 2014.pdf/117 Halaman:UU 17 2014.pdf/118 Halaman:UU 17 2014.pdf/119 Halaman:UU 17 2014.pdf/120 Halaman:UU 17 2014.pdf/121 Halaman:UU 17 2014.pdf/122 Halaman:UU 17 2014.pdf/123 Halaman:UU 17 2014.pdf/124 Halaman:UU 17 2014.pdf/125 Halaman:UU 17 2014.pdf/126 Halaman:UU 17 2014.pdf/127 Halaman:UU 17 2014.pdf/128 Halaman:UU 17 2014.pdf/129 Halaman:UU 17 2014.pdf/130 Halaman:UU 17 2014.pdf/131 Halaman:UU 17 2014.pdf/132 Halaman:UU 17 2014.pdf/133 Halaman:UU 17 2014.pdf/134 Halaman:UU 17 2014.pdf/135 Halaman:UU 17 2014.pdf/136 Halaman:UU 17 2014.pdf/137 Halaman:UU 17 2014.pdf/138 Halaman:UU 17 2014.pdf/139 Halaman:UU 17 2014.pdf/140 Halaman:UU 17 2014.pdf/141 Halaman:UU 17 2014.pdf/142 Halaman:UU 17 2014.pdf/143 Halaman:UU 17 2014.pdf/144 Halaman:UU 17 2014.pdf/145 Halaman:UU 17 2014.pdf/146 Halaman:UU 17 2014.pdf/147 Halaman:UU 17 2014.pdf/148 Halaman:UU 17 2014.pdf/149 Halaman:UU 17 2014.pdf/150 Halaman:UU 17 2014.pdf/151 Halaman:UU 17 2014.pdf/152 Halaman:UU 17 2014.pdf/153 Halaman:UU 17 2014.pdf/154 Halaman:UU 17 2014.pdf/155 Halaman:UU 17 2014.pdf/156 Halaman:UU 17 2014.pdf/157 Halaman:UU 17 2014.pdf/158 Halaman:UU 17 2014.pdf/159 Halaman:UU 17 2014.pdf/160 Halaman:UU 17 2014.pdf/161 Halaman:UU 17 2014.pdf/162 Halaman:UU 17 2014.pdf/163 Halaman:UU 17 2014.pdf/164 Halaman:UU 17 2014.pdf/165 Halaman:UU 17 2014.pdf/166 Halaman:UU 17 2014.pdf/167 Halaman:UU 17 2014.pdf/168 Halaman:UU 17 2014.pdf/169 Halaman:UU 17 2014.pdf/170 Halaman:UU 17 2014.pdf/171 Halaman:UU 17 2014.pdf/172 Halaman:UU 17 2014.pdf/173 Halaman:UU 17 2014.pdf/174 Halaman:UU 17 2014.pdf/175 Halaman:UU 17 2014.pdf/176 Halaman:UU 17 2014.pdf/177 Halaman:UU 17 2014.pdf/178 Halaman:UU 17 2014.pdf/179 Halaman:UU 17 2014.pdf/180 Halaman:UU 17 2014.pdf/181 Halaman:UU 17 2014.pdf/182 Halaman:UU 17 2014.pdf/183 Halaman:UU 17 2014.pdf/184 Halaman:UU 17 2014.pdf/185 Halaman:UU 17 2014.pdf/186 Halaman:UU 17 2014.pdf/187 Halaman:UU 17 2014.pdf/188 Halaman:UU 17 2014.pdf/189 Halaman:UU 17 2014.pdf/190 Halaman:UU 17 2014.pdf/191 Halaman:UU 17 2014.pdf/192 Halaman:UU 17 2014.pdf/193 Halaman:UU 17 2014.pdf/194 Halaman:UU 17 2014.pdf/195 Halaman:UU 17 2014.pdf/196 Halaman:UU 17 2014.pdf/197 Halaman:UU 17 2014.pdf/198 Halaman:UU 17 2014.pdf/199 Halaman:UU 17 2014.pdf/200 Halaman:UU 17 2014.pdf/201 Halaman:UU 17 2014.pdf/202 Halaman:UU 17 2014.pdf/203 Halaman:UU 17 2014.pdf/204 Halaman:UU 17 2014.pdf/205 Halaman:UU 17 2014.pdf/206 Halaman:UU 17 2014.pdf/207 Halaman:UU 17 2014.pdf/208 Halaman:UU 17 2014.pdf/209 Halaman:UU 17 2014.pdf/210
Bagian Kedua
Sistem Pendukung DPRD Provinsi
Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 418
  1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD provinsi, dibentuk sekretariat DPRD provinsi yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD provinsi yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi.
  3. Sekretaris DPRD provinsi dan pegawai sekretariat DPRD provinsi berasal dari pegawai negeri sipil.
Paragraf 2
Kelompok Pakar atau Tim Ahli
Pasal 419
  1. Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPRD provinsi, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
  2. Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD provinsi sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan daerah.
  3. Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan wewenang dan tugas DPRD provinsi yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD provinsi.
Bagian Ketiga
Sistem Pendukung DPRD Kabupaten/Kota
Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 420
  1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/walikota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota.
  3. Sekretaris DPRD kabupaten/kota dan pegawai sekretariat DPRD kabupaten/kota berasal dari pegawai negeri sipil.
Paragraf 2
Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 421
  1. Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
  2. Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan daerah.
  1. Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 422
Undang-Undang ini berlaku juga bagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota (DPRK) di Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Provinsi Papua, dan DPRD Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur khusus dalam undang-undang tersendiri.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 423
  1. Penyampaian rincian unit organisasi, fungsi, dan program untuk pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf c mulai dilaksanakan tahun 2014 untuk penyusunan APBN Tahun 2015.
  2. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa keanggotaan DPR periode 2009-2014.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 424
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 425
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini atau tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.

Pasal 426
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap melaksanakan wewenang dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) sampai dengan berakhir masa jabatan.

Pasal 427
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 428
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanm pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakarta

pada tanggal 5 Agustus 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

    ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 182


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014/Penjelasan