Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia/2011
Tampilan
| Nomor | Tentang | LN | TLN | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tahun 2011 | Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | |||
| 2 Tahun 2011 | Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus | |||
| 3 Tahun 2011 | Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia | |||
| 4 Tahun 2011 | Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia | |||
| 5 Tahun 2011 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | |||
| 6 Tahun 2011 | Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | |||
| 7 Tahun 2011 | Pelayanan Darah | |||
| 8 Tahun 2011 | Angkutan Multimoda | |||
| 9 Tahun 2011 | Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia | |||
| 10 Tahun 2011 | Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah | |||
| 11 Tahun 2011 | Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil | |||
| 12 Tahun 2011 | Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia | |||
| 13 Tahun 2011 | Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||
| 14 Tahun 2011 | Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya | |||
| 15 Tahun 2011 | Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia | |||
| 16 Tahun 2011 | Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||
| 17 Tahun 2011 | Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya | |||
| 18 Tahun 2011 | Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan | |||
| 19 Tahun 2011 | Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia | |||
| 20 Tahun 2011 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara | |||
| 21 Tahun 2011 | Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah | |||
| 22 Tahun 2011 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan | |||
| 23 Tahun 2011 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi | |||
| 24 Tahun 2011 | Badan Pertimbangan Kepegawaian | |||
| 25 Tahun 2011 | Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika | |||
| 26 Tahun 2011 | Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat | |||
| 27 Tahun 2011 | Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci Dari Wilayah Kota Sungaipenuh Ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi | |||
| 28 Tahun 2011 | Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam | |||
| 29 Tahun 2011 | Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional | |||
| 30 Tahun 2011 | Pinjaman Daerah | |||
| 31 Tahun 2011 | Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa | |||
| 32 Tahun 2011 | Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas | |||
| 33 Tahun 2011 | Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan | |||
| 34 Tahun 2011 | Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan | |||
| 35 Tahun 2011 | Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku | |||
| 36 Tahun 2011 | Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim | |||
| 37 Tahun 2011 | Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | |||
| 38 Tahun 2011 | Sungai | |||
| 39 Tahun 2011 | Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sekretariat Negara | |||
| 40 Tahun 2011 | Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi | |||
| 41 Tahun 2011 | Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan | 87 | 5238 | |
| 42 Tahun 2011 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara | 89 | ||
| 43 Tahun 2011 | Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas | 96 | 5244 |
Catatan:
- LN = Lembaran Negara
- TLN = Tambahan Lembaran Negara
Referensi
[sunting]- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Nasional
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, DPR RI
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Sekretariat Kabinet RI
- Basis Data Undang-Undang, JDIH Badan Pemeriksa Keuangan RI
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Basis Data Peraturan, Legalitas.org
- Koleksi vlsm.org