Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1951

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg



UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1951 TENTANG PERUBAHAN "RECHTENORDONNANTIE" (STAATSBLAD 1882 NO.

240 JO. 

STAATSBLAD 1931 NO. 47) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bahwa ternyata sangat meninjau kembali untuk mengub ah "Rechtenordonnantie"dalam jangka pendek; b. Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, perubah an tersebut di atas itu perlu segera diadakan. Mengingat : Pasal 96 dan pasal 117 Undang-undang Dasar Sementar a Republik Indonesia. MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN "RECHTENORDONNANTIE" (STAATSBLAD 1882 No. 240 JO ST AATSBLAD 1931 No.471) Pasal I Naskah yang lengkap dan baru dari Ordonansi 1 Oktob er 1882 (Staatsblad No. 240) sebagai semula telah diubah dan ditambah, terakhir dengan o rdonansi tanggal 21 Februari1948 (Staatsblad No. 43), yang dilampirkan pada Ordonans i tanggal 26 November 1931 (Staatsblad No. 471), diubah dan ditambah lagi sebagai berikut

(A) Ayat kedua pasal 2a dibaca sebagai berikut : "Memuatkan barang-barang untuk diangkut melalui lau tan di tempat-tempat, dimana syarat-syarat untuk muat tidak dapat dipenuhi, hany a diperbolehkan dengan perjanjian, bahwa kapal, dengan mana pengangkutan akan dilakuka n, segera di tempat terdekat, dimana syarat-syarat dapat dipenuhi, meneguhkan kew ajiban-kewajiban, bagaikan dimuat di tempat itu". Pada pasal tersebut ditambahkan ayat baru yang buny inya : "Menteri Keuangan dapat mengizinkan, dengan perjanj ian-perjanjian yang ditetapkan olehnya, untuk memenuhi syarat-syarat termasuk dala m ayat kedua, bukan di tempat yang terdekat, tetapi di tempat lain yang akan ditu njuk olehnya, dimana syarat-syarat itu dapat dipenuhi". (B) Ayat kedua pasal 3 dibaca sebagai berikut : "Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan dari O rdonansi ini dan reglemen- reglemen yang terlampir padanya tentang pengangkuta n ke dan dari pelabuhan, maka Menteri Keuangan dengan permufakatan Menteri Dalam Negeri, berhak untuk menunjuk jalan-jalan daratan atau melalui perairan atau daerah-daerah, dimana terlarang barang-barang yang ditetapkan olehnya, jika tidak d ilindungi dengan dokumen dari pegawai-pegawai Bea dan Cukai yang ditunjuk olehnya

atau dari Jawatan-jawatan lain, 

diangkut dan/atau disimpan dalam sebuah bangunan at au di pekarangannya". (C) Dalam pasal 6 di antara "Padang" dan "Makasar" disi sipkan "Banjarmasin, Pontianak". (D) Dalam ayat keempat pasal 9 kata-kata "vijf gulden" harus dibaca "lima belas rupiah" dan dalam ayat kedelapan kata-kata"een gulden" dan "tie n gulden" masing-masing harus dibaca"lima rupiah" dan "lima puluh rupiah". (E) Pasal 16 dibaca sebagai berikut : "Semua surat-surat, diperbuat berkenaan dengan ordo nansi ini atau reglemen-reglemen yang terlampir padanya, bebas dari meterai". (F) Dalam pasal 20, ayat terakhir, kata-kata "hoofd van

gewestelijk bestuur" diganti dengan 

"Kepala Daerah Jawatan Bea dan Cukai". (G) Pasal 29 dibaca sebagai berikut : "Menteri Keuangan, untuk menghindarkan penuntutan h akim bagi perkara-perkara, yang dalam ordonansi ini ditetapkan dapat dihukum, selama tidak dianggap sebagai kejahatan, dapat berdamai atau menyuruh berdamai. Dalam hal kelalaian yang salah, (schuldig verzium) kekuasaan yang sama, di tempat- tempat,di mana berlaku reglemen A, dipegang oleh Ke pala-kepala Kantor, dan di tempat-tempat di mana reglemen itu tidak berlaku, o leh Kepala Daerah Jawatan Bea dan Cukai". Pasal II Reglemen A,terlampir pada "Rechtenordonnantie" ters ebut dalam pasal terdahulu, diubah dan ditambah lagi sebagai berikut : (A) Dalam pasal 4, ayat terakhir dibatalkan. (B) dalam ayat ketiga pasal 17 di belakang kata "Palemb ang" dibubuhkan kata-kata "dan Pontianak". Pasal III Dalam Reglemen B, terlampir pada "Rechtenordonnanti e" tersebut, ayat kedua pasal 9 harus dibaca sebagai berikut : Surat pemberitahuan berisi :