Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia/2003

←

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
2003

→

← 2002

2004 →

Nomor	Tanggal	Tentang	LN	TLN
1 Tahun 2003		Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
2 Tahun 2003		Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Indonesia
3 Tahun 2003		Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
4 Tahun 2003		Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja
5 Tahun 2003		Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
6 Tahun 2003		Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
7 Tahun 2003		Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG
8 Tahun 2003		Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
9 Tahun 2003		Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
10 Tahun 2003		Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Ekspor Indonesia
11 Tahun 2003		Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
12 Tahun 2003		Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001
13 Tahun 2003		Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
14 Tahun 2003		Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
15 Tahun 2003		Perubahan Peruntukkan Dana Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998
16 Tahun 2003		Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya
17 Tahun 2003		Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Raharja
18 Tahun 2003		Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara Dari Wilayah Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara
19 Tahun 2003		Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
20 Tahun 2003		Penundaan Kelima Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.
21 Tahun 2003		Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
22 Tahun 2003		Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dharma Niaga dan Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pantja Niaga dan Perusahaan Perseroa (Persero) PT. Dharma Niaga Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Cipta Niaga
23 Tahun 2003		Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
24 Tahun 2003		Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
25 Tahun 2003		Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Bumi Daya, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Dagang Negara, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Pembangunan Indonesia Sebelum Menggabungkan Diri ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri
26 Tahun 2003		Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri
27 Tahun 2003		Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri
28 Tahun 2003		Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun
29 Tahun 2003		Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton Dari Wilayah Kota Bau-Bau ke Pasarwajo di Wilayah Kabupaten Buton
30 Tahun 2003		Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
31 Tahun 2003		Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
32 Tahun 2003		Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa
33 Tahun 2003		Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone
34 Tahun 2003		Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudaya
35 Tahun 2003		Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudaya
36 Tahun 2003		Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia
37 Tahun 2003		Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
38 Tahun 2003		Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
39 Tahun 2003		Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan
40 Tahun 2003		Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup
41 Tahun 2003		Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
42 Tahun 2003		Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

Catatan:

LN = Lembaran Negara
TLN = Tambahan Lembaran Negara

Referensi