Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1978

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian


PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1978
TENTANG
HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PRESiDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESDEN DAN WAKIL PRESiDEN REPUBLIK INDONESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang: bahwa hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden Républik Indonesia, perlu diatur dengan Undang-undang;
Mengingat:
  1. Pasal 5 ayal (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
  2. Ketetapan Najelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesfa Nomor III/ MPP/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-Iembaga Tinggi Negara;
  3. Undang-undang Nomar B Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HAK KEUANGAN/ ADMNISTRATIF PRESIDEN DAN WAKiL PRESIDEN SERTA BEKAS PPESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESA