Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Redpin.svg
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicabut atau diganti.
Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974, lihat di sini.
PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena dipublikasikan dan/atau didistribusikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

Coat of Arms of Indonesia Garuda Pancasila.svg


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1974
TENTANG
POKOK POKOK KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan;
  2. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri yang demikian itu diperlukan adanya suatu Undang undang yang mengatur kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri yang dilaksanakan berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja;
  3. bahwa Undang undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263) dan beberapa peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan itu, dianggap tidak sesuai lagi, maka oleh sebab itu perlu diganti.
Mengingat:
  1. Pasal pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27, dan 28 Undang Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973 tentang Garis garis Besar Haluan Negara.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:


Menetapkan: UNDANG UNDANG TENTANG POKOK POKOK KEPEGAWAIAN


BAB I
PENGERTIAN


Pasal 1
Dalam Undang undang ini yang dimaksud dengan:
  1. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang undangan dan digaji menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;
  1. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  2. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutip yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan kepaniteraan Pengadilan;
  3. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih Pegawai Negeri;
  4. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 2
  1. Pegawai Negeri terdiri dari:
    1. Pegawai Negeri Sipil, dan
    2. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
  2. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:
    1. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
    2. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
    3. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.


BAB II
KETENTUAN UMUM


Bagian Kesatu
Kedudukan


Pasal 3
Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan

Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.


Bagian Kedua
Kewajiban


Pasal 4
Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

Pasal 5
Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.

Pasal 6
  1. Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan.
  2. Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang undang.


Bagian Ketiga
Hak


Pasal 7
Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya.

Pasal 8
Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.

Pasal 9
  1. Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan.
  2. Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan.
  3. Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.

Pasal 10
Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun.


Bagian Keempat
Pejabat Negara


Pasal 11
Seorang Pegawai Negara yang diangkat menjadi Pejabat Negara, di bebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.


BAB III
PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL


Bagian Pertama
Tujuan Pembinaan


Pasal 12
  1. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.
  2. Pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja.


Bagian Kedua
Kebijaksanaan Pembinaan


Pasal 13
Kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh berada di tangan Presiden.

Pasal 14
Untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan, dan kekompakan serta dalam rangka usaha menjamin kesetiaan dan ketaatan penuh seluruh Pegawai Negeri Sipil terhadap Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat di dan Pemerintah, perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat dan kalangan Pegawai Negeri Sipil.


Bagian Ketiga
Formasi dan Pengadaan


Pasal 15
Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Pasal 16
  1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi.
  2. Setiap Warga Negara yang memenuhi syarat syarat yang ditentukan, mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil.
  3. Apabila pelamar yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterima, maka ia harus melalui masa percobaan dan selama masa percobaan itu berstatus sebagai calon Pegawai Negeri Sipil.
  4. Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memulai masa percobaan sekurang kurangnya 1 (satu) tahun dan selama lamanya 2 (dua) tahun.


Bagian Keempat
Kepangkatan, Jabatan, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian


Pasal 17
  1. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
  2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam sesuatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 18
  1. Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistim kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
  2. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat syarat yang ditentukan, berhak atas kenaikan pangkat reguler.
  3. Pemberian kenaikan pangkat pilihan adalah pengharapan atas prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
  4. Syarat syarat kenaikan pangkat reguler adalah prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dan syarat syarat obyektip lainnya.
  5. Kenaikan pangkat pilihan, disamping harus memenuhi syarat syarat yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, harus pula didasarkan atas jabatan yang dipangkunya dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan.
  6. Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta.

Pasal 19
Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dapat dipercaya, serta syarat syarat obyektip lainnya.

Pasal 20
Untuk lebih menjamin obyektipitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan diadakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan.

Pasal 21
Untuk kepentingan pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu ditetapkan tanda pengenal.

Pasal 22
Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja.

Pasal 23
  1. Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat, karena:
    1. Permintaan sendiri;
    2. telah mencapai usia pensiun;
    3. adanya penyederhanaan organisasi Pemerintah;
    4. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat.
  3. Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena:
    1. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
    2. dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat.
  4. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, karena:
    1. dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
    2. ternyata melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

Pasal 24
Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara.

Pasal 25
Untuk memperlancarkan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Menteri atau pejabat lain.


Bagian Kelima
Sumpah, Kode Etik dan Peraturan Disiplin


Pasal 26
  1. Setiap calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Susunan kata kata Sumpah/Janji yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
    Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
    Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
    Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
    Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Pasal 27
Setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk memangku sesuatu jabatan tertentu wajib mengangkat Sumpah/Janji Jabatan Negeri.

Pasal 28
Pegawai Negeri Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan.

Pasal 29
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 30
  1. Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan dengan Pasal pasal 27 dan 28 Undang Undang Dasar 1945.
  2. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945, akan diatur tersendiri.


Bagian Keenam
Pendidikan dan Latihan


Pasal 31
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar besarnya, diadakan pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan.


Bagian Ketujuh
Kesejahteraan


Pasal 32
  1. Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
  2. Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya pada waktu sakit atau melahirkan, berhak memperoleh bantuan perawatan kesehatan.
  3. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan.
  4. Penyelenggaraan kesejahteraan yang dimaksud dalam ayat ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diatur dan dibina oleh Pemerintah.


Bagian Kedelapan
Penghargaan


Pasal 33
  1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, dapat diberikan penghargaan.
  2. Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa tanda jasa atau bentuk penghargaan lainnya.


Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan Pembinaan Kepegawaian


Pasal 34
Untuk menjamin kelancaran pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dibentuk badan yang membantu Presiden dalam mengatur dan menyelenggarakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.


Bagian Kesepuluh
Peradilan Kepegawaian


Pasal 35
Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.


Bagian Kesebelas
Lain-lain


Pasal 36
Perincian tentang hal hal yang dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 35 Undang undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang undangan.


BAB IV
PEMBINAAN ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA


Pasal 37
Pembinaan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.


BAB V
KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 38
Pada saat berlakunya Undang undang ini, segala peraturan perundang undangan yang ada di bidang kepegawaian yang tidak bertentangan dengan Undang undang ini, tetap berlaku selama belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 39
Pada saat berlakunya Undang undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:
  1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263);
  2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undang undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 78);
  3. Undang undang Nomor 28 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 58) tentang Menambah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 78) tentang "Menetapkan Undang undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undang undang Republik Indonesia", sebagai Undang undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 100);
  4. Undang undang Nomor 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 259).

Pasal 40
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang undang ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 41
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Nopember 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Nopember 1974

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SUDHARMONO, S H

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 55

Keterangan

Red information icon with gradient background.svg Status: Dicabut dan Digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Applications-system.svg Peraturan terkait
Belum ada peraturan terkait
Scribus logo.png Sejarah
Belum ada riwayat sejarah