Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian


National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg


MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERJALANAN DINAS PINDAH/MUTASI DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI SERTA PINDAH PENSIUN PEGAWAI
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang: bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran biaya perjalanan dinas pindah/mutasi dalam negeri dan luar negeri serta pindah pensiun pegawai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Pindah Pensiun Pegawai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;


Mengingat:
  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Halaman:Permenakertrans 3-2012.pdf/2 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Atase Tenaga Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik untuk melaksanakan tugas dibidang ketenagakerjaan. Staf Teknis Tenaga Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler untuk melaksanakan tugas dibidang ketenagakerjaan. Pejabat yang berwenang adalah Menteri, Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. Tempat Bertolak di Dalam Negeri adalah kota tempat keberangkatan di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri. Tempat Kedudukan di Luar Negeri kerja/kantor berada di luar negeri. adalah kota tempat satuan

3.

4. 5. 6. 7.

Tempat bertolak di Luar Negeri adalah kota tempat keberangkatan di luar negeri ke tempat tujuan di dalam negeri dan/atau ke tempat tujuan di luar negeri. Tempat Tujuan di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas pindah/mutasi dan pindah pensiun di dalam negeri. Tempat Tujuan Pindah di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di luar negeri.

8. 9.

10. Tempat Tujuan Pindah di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di dalam negeri. 11. Perjalanan Pindah Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas pindah/mutasi pegawai yang dipindah tugaskan ke luar negeri dalam jangka waktu tertentu atas dasar keputusan Menteri Luar Negeri. 12. Perjalanan dinas pindah/mutasi dalam negeri adalah perjalanan dinas pindah/mutasi pegawai yang di pindahtugaskan ke kota lain dalam wilayah Republik Indonesia. 13. Perjalanan pindah pensiun dalam negeri adalah perjalanan dinas pejabat/pegawai yang telah purna tugas pindah ke kota lain dalam wilayah Republik Indonesia. 14. Biaya Riil adalah biaya pengeluaran yang sah. yang dikeluarkan sesuai dengan bukti

15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan pindah dinas/mutasi dan pensiun. 3 Halaman:Permenakertrans 3-2012.pdf/4 Halaman:Permenakertrans 3-2012.pdf/5 Halaman:Permenakertrans 3-2012.pdf/6 Halaman:Permenakertrans 3-2012.pdf/7

Pasal 16

Ketentuan biaya perjalanan dinas pindah/mutasi luar negeri dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Luar Negeri.

BAB IV
PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 17

(1) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah/mutasi luar negeri terdiri dari:

a. fotokopi surat keputusan pindah pejabat yang berwenang;

b. SPPD yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang di tempat tujuan pindah di luar negeri;

c. kwitansi rekapitulasi perjalanan dinas pindah/mutasi;

d. daftar perincian perhitungan perjalanan dinas pindah/mutasi yang memuat:

1) tiket pesawat;

2) kendaraan umum;

3) pengepakan, penggudangan dan angkutan;

4) tunjangan pakaian;

5) biaya penginapan;

6) uang harian; dan

7) daftar pengeluaran riil apabila tidak mendapatkan bukti.

(2) Daftar pengeluaran riil biaya perjalanan dinas pindah/mutasi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 7, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah/mutasi dalam negeri terdiri dari:

a. fotokopi surat keputusan pindah pejabat yang berwenang;

b. SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang di tempat tujuan pindah;

c. daftar perincian perhitungan perjalanan dinas pindah/mutasi yang memuat:

1) tiket pesawat;

2) kendaraan umum;

3) pengepakan, penggudangan dan angkutan;

4) uang harian; dan

5) daftar pengeluaran riil apabila tidak mendapatkan bukti.

(2) Daftar pengeluaran riil biaya perjalanan dinas pindah/mutasi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan pindah pensiun terdiri dari:

a. fotokopi surat keputusan pindah pejabat yang berwenang;

8

Halaman:Permenakertrans 3-2012.pdf/9
PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg