Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/759

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

 

Angka 4

Pasal 9

Ayat (1)

Penyelenggaraan Penataan Ruang oleh Pemerintah Pusat mencakup antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan Penataan Ruang lintas sektor, lintas Wilayah dan lintas pemangku kepentingan yang dapat dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui komite atau forum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

 

Angka 5

Pasal 10

Cukup jelas.

 

Angka 6

Pasal 1l

Cukup jelas.

 

Angka 7

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana rinci Tata Ruang merupakan penjabaran rencanaa umum Tata Ruang yang dapat berupa Rencana Tata Ruang Kawasan strategis yang penetapan kawasannya tercakup di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Rencana...

SK No 176513 A