Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/667

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-657-

1. badan usaha milik swasta;
2. badan usaha milik daerah;
3. koperasi;
4. BUMN;
5. lembaga penelitian dan pengembangan;
6. lembaga pengkajian dan penerapan; dan/atau
7. perguruan tinggi.

Pasal 121

Ketentuan Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) diubah sebagai berikut:

 

Pasal 48

Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional. Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah, Pemerintah Daerah membentuk badan. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

}}

 

BAB VIII PENGADAAN TANAH

 

Bagian Kesatu Umum

Pasal 122...

SK No 171667 A