Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/666
Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -656-
Ketentuan judul BAB diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB V
KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM, RISET, DAN INOVASI
Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 66
Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional.
Penugasan khusus kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan, kegiatan usaha BUMN, serta mempertimbangkan kemampuan BUMN.
Rencana penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama antara BUMN yang bersangkutan dengan Pemerintah Pusat.
Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak fisibel, Pemerintah Pusat harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.
Penugasan kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS atau Menteri. BUMN dalam melaksanakan penugasan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan:
