Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/61

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 51 -

17. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

1. Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan:
   1. produksi garam;
   2. biofarmakologi laut;
   3. bioteknologi laut;
   4. pemanfaatan air laut selain energi;
   5. wisata bahari;
   6. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
   7. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
2. Perizinan Berusaha untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

1. Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.
2. Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

19.Ketentuan...

SK No 176062 A