Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/477

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-467-

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 62

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal9....

SK No 176478A