Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/459

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 449-

Pasal 247

Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan hukum Indonesia dapat membangun Bandar Udara Khusus setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Ketentuan keselamatan dan keamanan Penerbangan pada Bandar Udara Khusus berlaku sebagaimana ketentuan pada Bandar Udara. Ketentuan Pasal 249 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 249

Bandar Udara Khusus dilarang melayani Penerbangan langsung dari dan latau ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara setelah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat. Ketentuan Pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 250

Bandar Udara Khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Ketentuan Pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 252

Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Khusus serta perubahan status menjadi Bandar Udara yang dapat melayani kepentingan umum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

77.Ketentuan...

SK No 176460 A