Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/36

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -

1. Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
3. Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
   1. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
   2. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
   3. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
   4. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi mengacu pada:
   1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
   2. pedoman bidang Penataan Ruang; dan
   3. rencana pembangunan jangka panjang daerah.
2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi harus memperhatikan:
   1. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi Penataan Ruang provinsi;
   2. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;

c.keselarasan...

SK No 176037 A