Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/350

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 340 -

memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa Konstruksi sebagai media aspirasi masyarakat Jasa Konstruksi; memberikan dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja; dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan.

1. Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
2. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurul g, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
   1. mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi nasional; dan
   2. mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi nasional dan internasional.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 6

   Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi; menyelenggarakan pengawasan pemberian Perizinan Berusaha; menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi;

d. menyelenggarakan...

SK No 176351 A