Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/327
Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 317 -
Pembangunan Perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum yang sama.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Perumahan dengan hunian berimbang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 40
Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
menyediakan tanah bagi Perumahan; dan
melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian.
Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 42
Rumah tunggal, Rumah deret, dan/atau Rumah susun yang masih dalam tahap pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:
status pemilikan tanah;
hal yang diperjanjikan;
Persetujuan Bangunan Gedung;
ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
keterbangunan Perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keterbangunan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat(21huruf e diatur dalam Peraturan Pemerintah.
