Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/295

Halaman ini tervalidasi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA - 285 -

Pasal 38

Pemerintah Pusat mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.
Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
1. peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
2. peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri;
3. peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal; dan
4. peningkatan dan pengembangan produk invensi dan inovasi nasional yang diekspor ke luar negeri.
Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi:
1. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk Ekspor;
2. pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang;
3. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;
4. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan
5. pelindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri.
Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi:
1. PerizinanBerusaha/persetujuan;
2. Standar; dan
3. pelarangan dan pembatasan.

11. Ketentuan . . .