Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/163

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 153 -

Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21), dan ayat (3) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

20. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 60
    1. Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif.
    2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

       denda; pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.

    3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
21. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 67

    Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

22. Pasal 68...

SK No 176164A