Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/1017

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-270-

Ayat (3)

Persyaratan dan tata cara kepemilikan Bank Umum Syariah oleh badan hukum asing ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Angka 1

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga Pelatihan Kerja pemerintah” adalah lembaga Pelatihan Kerja yang dimiliki oleh pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga Pelatihan Kerja swasta” adalah lembaga yang dimiliki oleh swasta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan” adalah unit pelatihan yang terdapat di dalam Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 3...