Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009.djvu/5

Pasal 6

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan layanan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pos dilakukan dengan pelayanan prima dan berpedoman pada standar pelayanan. Standar pelayanan dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pos dinas militer diatur oleh Menteri bersama-sama dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan. Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pos dinas lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pos harus menggunakan perangkat yang memenuhi standar teknis yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 10

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendapat izin Penyelenggaraan Pos dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Kerja Sama

Pasal 11

Penyelenggara Pos dapat melakukan kerja sama dengan: Penyelenggara Pos dalam negeri;