Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009.djvu/4

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji-baca


b. membuka peluang usaha, memperlancar perekonomian nasional, dan mendukung kegiatan pemerintahan;
c. menjamin kualitas layanan komunikasi tertulis dan surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos; dan
d. menjamin terselenggaranya layanan pos yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


BAB III
PENYELENGGARAAN POS

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 4


(1) Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.
(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah;
c. badan usaha milik swasta; dan
d. koperasi.


Pasal 5


(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat melakukan kegiatan:
a. layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik;
b. layanan paket;
c. layanan logistik;
d. layanan transaksi keuangan; dan
e. layanan keagenan pos.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.