Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019.pdf/21

Pasal 41

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan: pengajaran dan pembelajaran; ceramah, kajian, dan diskusi; media dan teknologi informasi; seni dan budaya; bimbingan dan konseling; keteladanan; pendampingan; dan/atau pendekatan lain.

Pasal 42

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Bagian Keenam
Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 43

Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

Pasal 44

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.