Halaman:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.djvu/16

Halaman ini tervalidasi

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. ^∗∗∗)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. ^∗∗∗)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. ^{∗∗∗∗)}

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ^∗∗∗)

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. ^{∗∗∗∗)}

Pasal 23E

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. ^∗∗∗)
Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ^∗∗∗)
Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.^∗∗∗)

Keterangan: