Halaman:UU Nomor 3 Tahun 2020.pdf/35

- 35 -

menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Menteri.

Pasal 86G

Pemegang SIPB dilarang: memindahtangankan SIPB kepada pihak lain; atau menggunakan bahan peledak dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan;

Pasal 86H

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian SIPB diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

65. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 87A, Pasal 878, Pasal 87C, dan Pasal 87D sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 87A

    Menteri wajib menyediakan data dan informasi Pertambangan untuk: menunjang penyiapan WP; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan melakukan alih teknologi Pertambangan.

    
    Pasal 87B

    Penyediaan data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A dilakukan oleh pusat data dan informasi Pertambangan yang dikelola oleh Menteri. Pusat data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola informasi paling sedikit tentang: peta informasi geospasial dasar dan tematik; peta WP; jumlah pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB; potensi sumber daya; sebaran potensi; jumlah investasi; informasi peruntukan dan tata ruang wilayah;