Halaman:UU Nomor 05 Tahun 2014.pdf/34

Halaman ini telah diuji baca

Paragraf 2
Pejabat yang Berwenang

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 54

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 55

Manajemen PNS meliputi:
1. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
2. pengadaan;
3. pangkat dan jabatan;