Halaman:UU 30 2014.pdf/37

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-37-

Bagian Ketiga
Konflik Kepentingan

Pasal 42

{{PUU-pasal|

1. Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
2. Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   1. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;
   2. menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;
   3. kepala daerah bagi pejabat daerah; dan
   4. atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan.

Pasal 43

Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi: adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis; hubungan dengan kerabat dan keluarga; hubungan dengan wakil pihak yang terlibat; hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat;

e. hubungan . . .