Halaman:UURI-22-1961.pdf/11

Pasal 33.

Peraturan Pemerintah dapat menetapkan ancaman pidana terhadap pelanggaran perintah penutupan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 32 Ayat (2). Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan bertanggung-jawab atas pelanggaran yang dimaksud dalam Ayat (1).

Pasal 34.

Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (4), Pasal 11 Ayat (7) dan Pasal 32 Ayat (1) adalah pelanggaran. Tindakan pidana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) adalah kejahatan.

BAB IX.

Pasal 35.

Perguruan Tinggi Swasta yang sudah ada pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dalam waktu satu tahun terhitung mulai saat tersebut, harus memenuhi/melengkapi syarat-syarat sebagai yang dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 36.

Semua peraturan dan ketentuan tentang pendidikan dan pengajaran tinggi yang sudah ada sebelum saat Undang-undang ini mulai berlaku dan kemudian tidak dibatalkan oleh Undang-undang tersebut, terus berlaku selama dan sekedar diperlukan bagi penyelenggaraan dan kelancaran Perguruan Tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian.

BAB X
PENUTUP

Pasal 37.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.