Halaman:UURI-22-1961.pdf/10

Syarat-syarat untuk penunjukan seperti termaksud dalam Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Perguruan Tinggi Diakui berhak menyelenggarakan ujian sendiri dengan pedoman dan pengawasan Menteri, sedang ijazahnya mempunyai nilai sama dengan ijazah Perguruan Tinggi Negeri. Perguruan Tinggi Disamakan berhak menyelenggarakan ujian dan promosi sendiri dengan akibat yang sama dengan ujian dan promosi pada Perguruan Tinggi Negeri. Hal penunjukan suatu Perguruan Tinggi Swasta ke-kedudukan semula diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28.

Atas laporan dan usul Lembaga Perguruan Tinggi Swasta, Menteri dapat menutup suatu Perguruan tinggi Swasta yang menyalahi Dasar dan haluan Negara atau tidak mempunyai kemampuan materiil/personil/spirituil untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tinggi sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pasal 29.

Kepada Perguruan Tinggi Swasta diberikan subsidi dan/atau tunjangan lain. Pemberian subsidi dan/atau tunjangan lain termaksud dalam Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30.

Dengan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan dan setelah mendengar pendapat/pertimbangan Lembaga Perguruan Tinggi Swasta, Menteri dapat menggabungkan beberapa Perguruan Tinggi Swasta.

BAB VIII.
KETENTUAN LAIN.

Pasal 31.

Yang dimaksud dengan "Menteri" dalam Undang-undang ini, ialah Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

Pasal 32.

Peraturan Pemerintah dapat menetapkan ancaman pidana terhadap pelanggaran kewajiban termaktub dalam Pasal-Pasal 23 dan 35. Menteri dapat menutup Perguruan Tinggi yang bersangkutan.