Halaman:RUU Masyarakat Adat.pdf/15

menetapkan kebijakan perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional Masyarakat Adat.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 35

Pemerintah Daerah mempunyai tugas: membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Adat; melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat Adat; menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya pemberdayaan Masyarakat Adat; melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Adat; melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar Masyarakat Adat; menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual Masyarakat Adat; membentuk wadah komunikasi hubungan antara Masyarakat Adat dan masyarakat lokal disekitarnya; melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peta partisipatif tanah adat; membentuk unit organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat; mengesahkan dan mencatatkan dalam peta tanah Indonesia, peta partisipatif yang disusun masyarakat sebagai tanah adat; dan melakukan penataan kesatuan wilayah Masyarakat Adat.

Pasal 36

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Pemerintah Daerah berwenang: menetapkan keberadaan Masyarakat Adat;