Halaman:RUU Masyarakat Adat.pdf/14

mendukung penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Adat. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: data dan informasi mengenai Masyarakat Adat; program pemberdayaan Masyarakat Adat; hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Adat; dan evaluasi terhadap hasil pemberdayaan Masyarakat Adat. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akuntabel dan sistematis serta mudah diakses. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Pemerintah Pusat

Pasal 33

Pemerintah Pusat mempunyai tugas: menyusun kebijakan pemberdayaan Masyarakat Adat; menyusun kebijakan sosialisasi pembangunan nasional kepada Masyarakat Adat; membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Adat; menyusun rencana tata ruang wilayah terkait penetapan Wilayah Adat; memetakan dan mengadministrasi Wilayah Adat; dan menyusun kebijakan perlindungan karya seni, budaya, pengetahuan tradisional Masyarakat Adat.

Pasal 34

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Pemerintah Pusat berwenang: menetapkan kebijakan pemberdayaan Masyarakat Adat; menetapkan kebijakan sosialisasi pembangunan nasional kepada Masyarakat Adat; menetapkan rencana tata ruang wilayah;