dan dari anggota-anggota ini dipilih pula 6 orang jang mendjadi anggota Dewan Executief atau Badan Pekerdja jang sehari-hari bekerdja dengan Residen untuk mendjalankan pemerintahan.
Dalam pengangkatan pamong pradja tersebut diambil sikap, bahwa kesempatan jang sepenun-penuhnja diberikan kepada pemimpin-pemimpin rakjat untuk mendjadi pamong pradja dan disamping mereka ditempatkan pegawai-pegawai jang telah biasa dalam administrasi.
Dengan djalan begitu keinginan rakjat dapat dipenuhi, sebab sekarang pemimpin-pemimpin itulah jang memberi tuntunan dalam menjelenggarakan kekokohan pemerintahan dan djelas kelihatan kepatuhan rakjat dan party-party politik terhadap kepada pemerintahan diseluruh Sumatera Timur.
Guna menjelesaikan sesuatu jang langsung berhubungan dengan pergolakan roda revolusi di Sumatera Timur terhadap golongan SultanSultan dan Radja-Radja serta kaum kerabatnja, maka oleh Pemerintah Keresidenan Sumatera Timur dibentuk dua badan. Satu badan untuk mengumpulkan mereka itu dalam beberapa tempat dan mendjalankan pemeriksaan jang selekas-lekasnja. Badan ini disebut Badan Pe meriksa Tawanan Rakjat ; badan jang lain mengurus harta benda tawanan rakjat. Seterusnja diadakan panitia jang terdiri dari pemimpin-pemimpin organisasi rakjat, pemerintah dan tentera untuk menjelidiki dan mengumpulkan segala barang-barang rampasan dari pergolakan revolusi itu supaja semuanja diserahkan kepada Pemerintah.
Djuga pemerintah dengan bantuan pemimpin-pemimpin rakjat jang djudjur mengambil sikap jang tertentu kepada mereka jang mementingkan diri sendiri dalam pergolakan revolusi itu. Mereka ini ditahan dan perkaranja akan diadili kemudian oleh pengadilan negara.
Sesudah kekuasaan pentadbiran militer Djepang terhapus, maka dengan giat pemerintah memindahkan seluruh perkebunan, kilang-kilang tambang minjak dan segala alat-alat produksi (productie middelen) ketangan kekuasaan N.R.I. Pemerintah menguasai alat- alat produksi dengan bersifat memelihara sebaik-baiknja berdasar atas Maklumat Politik N.R.I. jang mengatakan, bahwa „Segala milik bangsa asing selain dari pada jang diperlukan oleh Negara kita untuk diusahakan oleh negara sendiri, dikembalikan pada jang berhak, serta jang diambil oleh negara akan dibajar kerugiannja dengan seadiladilnja".
Untuk perkebunan diadakan Dewan Perkebunan jang terdiri atas seorang jang ditundjuk Pemerintah Pusat Sumatera, seorang dari Badan Pekerdja Propinsi Sumatera dan seorang lagi dari wakil kaum buruh perkebunan. Dewan Perkebunan inilah jang menjelenggarakan pemeliharaan, produksi, pendjualan produksi dan djuga pemeliharaan dari kaum buruh perkebunan.
Pendjualan dari produksi, seperti getah dan minjak kelapa sawit adalah berdasar atas keperluan wang untuk gadji-gadji kaum buruh
91
