usaha-usaha pekerdjaannja terutama sekali oleh karena belum diterimanja anggaran biaja untuk keperluan lapangan pekerdjaan dari Biro tersebut.
Hasil usaha jang lebih djauh jang telah dapat diselenggarakan oleh Gubernur Abdul Hakim ialah berlangsungnja konperensi Dinas Pemerintahan Sumatera Utara dari 7 - 10 Mei 1951 di Medan. Konperensi Dinas Pemerintahan ini dikundjungi oleh semua Bupati-bupati jang ada di Sumatera Utara dengan Sekretarisnja masing-masing. Dalam Konperensi Dinas Pemerintahan ini telah dibitjarakan hal-hal jang mengenai susunan pemerintahan desa dan daerah jang setingkat dengan itu, urusan kepegawaian dan keuangan, persoalan transmigrasi penduduk, hal-hal disentralisasi dan persiapan-persiapan mengenai pemilihan umum jang akan datang. Dari segi technis dinas pemerintahan, akan tetapi terutama sekali dari sudut psychologis, Konperensi itu telah dapat membawa hasil jang sebaik-baiknja.
Dalam konperensi itu telah dapat tumbuh iklim, ikatan dan hubungan pengertian dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara.
Beberapa waktu setelah selesai konperensi dinas Pemerintahan ini, Gubernur Abdul Hakim melakukan mutasi terhadap beberapa Bupati didaerah Atjeh, Sumatera Timur dan Tapanuli. Mutasi jang dilakukan di Atjeh tidak mengalami reaksi, perpindahan Bupati Tapanuli Selatan Muda Siregar jang diangkat mendjadi Residen jang diperbantukan pada Gubernur Sumatera Utara dengan digantikan di Padang Sidempuan sebagai Bupati oleh Radja Djundjungan sedikit mengalami reaksi, akan tetapi mutasi jang telah dilakukan oleh Gubernur Abdul Hakim terhadap Bupati Kabupaten Deli/Serdang dan Bupati Kabupaten Labuhan Batu, untuk masing-masing diganti oleh Wan Umaruddin Baros dan Abdul Wahid Er telah mengalami sanggahan dalam sifat demonstrasi, mosi dan resolusi.
Dengan maklumatnja bertanggal 9 Djuni 1951 No. 8062/2/4, Gubernur Propinsi Sumatera Utara Abdul Hakim menjatakan tidak melihat alasan untuk mentjabut ketetapannja jang mengenai pengangkatan Wan Umaruddin Baros dan Abdul Wahid Er sebagai pemangku Bupati Kabupaten Deli Serdang dan Labuhan Batu.
Perkembangan djawatan-djawatan dalam hubungan Propinsi Sumatera Utara sedjalan dengan kemadjuan penjusunan pemerintahan Dalam Negeri, Pembentukan penjusunan djawatan-djawatan mulai dapat berdjalan dengan lantjar sesudah 25 Djanuari 1951, jaitu setelah diresmikannja pembentukan pemerintahan Propinsi Sumatera Utara.
438
