Pada tanggal 3 Agustus 1949, djam 8 malam, Fresiden Sukarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dengan perantaraan Radio Republik Indonesia memerintahkan penghentian tembak-menembak diseluruh Indonesia. Pada waktu jang sama Wakil Tinggi Mahkota Belanda Lovink didepan radio Djakarta mengadakan pidato jang serupa jang ditudjukan pada tentera Belanda.
Pada tanggal 4 Agustus 1949, dilakukan penjusunan baru didalam Kabinet Hatta berhubung oleh karena beberapa menteri akan mendjadi anggota delegasi keperundingan K.M.B. di Den Haag.
Pada tanggal 7 Agustus 1949, berangkatlah Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai Ketua Delegasi ke Konperensi Medja Bundar di Den Haag. Dalam perdjalanan kenegeri Belanda, Wakil Presiden Mohammad Hatta singgah di New Delhi mendjumpai Perdana Menteri India Pandit Nehru.
Mr. Sjafruddin Prawiranegara ditetapkan mendjadi Wakil Perdana Menteri dengan berkedudukan di Kutaradja.
Delegasi pelaksana dari Republik di Indonesia dipimpin oleh Mr. Susanto Tirtoprodjo.
Pada tanggal 23 Agustus 1943, berlangsunglah Konperensi Medja Bundar, bertempat diruangan Ridderzaal di Den Haag, dengan dibuka oleh Perdana Menteri Belanda Drs. Willem Drees. Berturutturut berpidato Ketua delegasi Republik Drs. Mohammad Hatta, Ketua delegasi B.F.O. Sultan Hamid ke II, Ketua delegasi Belanda Mr. van Maarseveen dan Ketua UNCI, Critchley.
Pada tanggal 2 Nopember 1949, Konperensi Medja Bundar selesai dengan hasil persetudjuan kedua belah pihak. Dunia internasional gembira dengan tertjapainja persetudjuan itu. Terketjuali Irian, maka seluruh Indonesia mendjadi daerah Republik Indonesia Serikat.
Wakil Presiden Mohammad Hatta tiba kembali di Djokjakarta dari Nederland pada 14 Nopember 1949. Dilapangan terbang Maguwo, Wakil Presiden disambut oleh Presiden, para pembesar lainnja dan rakjat. Sidang Kabinet Republik berlangsung pada 18 Nopember 1949 menerima baik persetudjuan K.M.B.
Pada tanggal 25 Nopember 1949, maka Panitia Persiapan Nasional jang diketuai oleh Mr. Mohamad Rum dan berkewadjiban menjelenggarakan persiapan pengoperan-pengoperan penjerahan kedaulatan bagi RIS, bersidang untuk pertama kalinja. Anggota panitia ini terdiri dari 31 orang, 15 dari Republik dan 16 dari B.F.O.
Konperensi Ekonomi Inter-Indonesia, jang berlangsung di Djokjakarta pada 2 Desember 1919 mengambil pokok kesimpulan, bahwa kemerdekaan politik harus disertai dengan kemerdekaan ekonomi.
269
