Halaman:Permendikbud-45-2019.pdf/12

- 12 -

penataan ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan analisis jabatan di lingkungan Kementerian; pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional Kementerian; fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan analisis jabatan di lingkungan Kementerian; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.

Pasal 29

Biro Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Biro.

Bagian Ketujuh
Biro Hukum

Pasal 31

Biro Hukum merupakan unit organisasi Sekretariat Jenderal di bidang hukum. Biro Hukum dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 32

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, kajian, dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum di lingkungan Kementerian dan urusan ketatausahaan Biro.