Halaman:Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2024.pdf/402

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PERSETUJUAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor (1):

Diisi dengan nama kantor wilayah.

Nomor (2):

Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak.

Nomor (3):

Diisi dengan nomor surat keputusan.

Nomor (4):

Diisi dengan jenis surat/keputusan/ketetapan beserta nomornya yang menyebabkan perubahan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Nomor (5):

Diisi dengan tanggal surat/keputusan/ketetapan sebagaimana dimaksud pada nomor 4

Nomor (6):

Diisi dengan nomor laporan penelitian.

Nomor (7):

Diisi dengan tanggal laporan penelitian.

Nomor (8):

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (9):

Diisi dengan NPWP.

Nomor (10):

Diisi dengan alamat dari Wajib Pajak.

Nomor (11):

Diisi dengan jenis ketetapan pajak/keputusan/ putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan angsuran pembayaran pajak.

Nomor (12):

Diisi dengan nomor ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan angsuran pembayaran pajak.

Nomor (13):

Diisi dengan jumlah utang pajak yang dapat ditunda.

Nomor (14):

Diisi dengan nilai utang pajak yang ditunda semula.

Nomor (15):

Diisi dengan nilai utang pajak yang ditunda menjadi.

Nomor (16):

Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atas penundaan pembayaran pajak semula.

Nomor (17):

Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atas penundaan pembayaran pajak menjadi.

Nomor (18):

Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.

Nomor (19):

Diisi dengan nama kota SK ditetapkan.

Nomor (20):

Diisi dengan tanggal SK ditetapkan.

Nomor (21):

Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Nomor (22):

Diisi dengan nama pejabat yang berwenang.