Halaman:Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018.pdf/2

Halaman ini telah diuji baca

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
dan
GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG BAHASA, AKSARA DAN SASTRA BALI.

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Provinsi Bali.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
Gubernur adalah Gubernur Bali.
Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menangani pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra Bali diranah Formal maupun Nonformal.
Muatan Lokal adalah mata pelajaran/mata kuliah bahasa Bali yang wajib diajarkan kepada siswa disetiap jenjang pendidikan diwilayah Provinsi Bali.
Bahasa Bali adalah bahasa daerah yang digunakan oleh orang Bali dan penutur lainnya, yang dipelihara dan dikembangkan sebagai pengemban Kebudayaan Bali dan tata kemasyarakatan Bali.
Bahasa, Aksara dan Sastra Bali adalah Bahasa, Aksara dan Sastra yang hidup dan berkembang dikalangan masyarakat Bali dan daerah lain yang menjiwai serta menjadi wahana tumbuh dan berkembangnya kebudayaan Bali.
Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra Bali melalui penelitian, pengembangan, pembinaan dan pengajarannya.