Halaman:Pahlawan nasional Frans Kaisiepo.pdf/50

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi

36

Setelah melalui proses yang panjang. akhirnya terjadi kata sepakat yang ditandai dengan penanda tanganan Persetujuan New York pada tanggal 26 Agustus 1962,1 antara Indonesia dan Belanda . Kemudian berdasarkan persetujuan tersebut Belanda menyerahkan Pemerintahannya kepada Badan Pemerintah Sementara PBB ( United Nation Temporúry E.xecutive Authorithi atau UNTEA ) pada tanggal 31 Desember 1062. Dan sebagai tindak lanjut, maka pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia dan semenjak itu resmilah Sang Saka Merah Putih berkibar di bumi Irian Barat menggantikan bendera tiga warna Belanda. Seiringan dengan itu ditunjuk pula Elieser Jan Bonay, putra Irian Barat sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Barat, dan dialah Gubernur yang pertama.

Untuk melancarkan roda pemerintahan daerah itu maka mulai ditata sarana dan prasarana yang diperlukan . Dengan demikian masa peralihan ini dapat berjalan dengan baik.

Pada masa selanjutnya, pada tahun 1964 Frans Kaisiepo ditunjuk sebagai Gubernur pengganti Gubernur Elieser Jan Boney. Bersamaan dengan ini ia ditunjuk pula sebagai Ketua DPRD Daerah Irian Barat.

Merasakan akan segala kekurangannya, Frans Kaisiepo sebagai aparatur yang dipercaya menjalankan tugas - tugas yang telah diembannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Irian Barat sehingga sesuai dengan tujuan Pemerintah Indonesia ialah masyarakat adil dan makmur.

Sehubungan dengan itu langkah yang dilakukan Frans Keisiepo adalah berusaha dengan segala daya untuk mengejat akan segala ketinggalannya dari daerah lainnya. Dari usaha-usaha yang dilakukan itu keiahatan tersebut seperti di dalam bidang pendidikan jumlah sekolah Taman Kanak-kanak dibangun dalam periode 1964-1969 herjumlah 30 buah, Sekolah Dasar ( SD ) periode 1963-1969 berjumlah 1073 buah, SMTA Umum periode 1963-1969 berjumlah 82 buah, SMTA kejuruan periode 1963-1969 berjumlah 25 buah .

Di dalam bidang pemerintahan , karena masa peralihan maka prinsip utama yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan

______________________

1 Drs. Bondan Soedharto dkk , Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia di Irian Jaya, DHD 45 Propinsi Irian Jaya, Jayapura , 1991 hal 129. 130