100
Pemerintahan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pasal III
Untuk melantjarkan penjerahan kepada UNTEA setelah di terimanja resolusi oleh Madjelis Umum. Nederland akan mempersilahkan Sekretaris Djenderal mengirimkan seorang wakil untuk mengadakan musyawarah singkat dengan Gubernur Nederland dari wilajah tersebut sebelum Gubernur tersebut berangkat.
Gubernur Nederland akan berangkat sebelum kedatangan Penguasa Perserikatan Bangsa-bangsa.
Pasal IV
Seorang Penguasa Perserikatan Bangsa-bangsa. jang dapat diterima oleh Indonesia dan Nederland, akan diangkat oleh Sekretaris Djenderal.
Pasal V
Penguasa Perserikatan Bangsa- bangsa sebagai kepala pelaksana UNTEA, akan berkuasa penuh atas pentundjuk-petundjuk Sekretaris Djenderal untuk mendjalankan pemerintahan diwilajah tersebut selama djangka waktu pemerintahan UNTEA sesuai dengan ketentuan -ketentuan Persetudjuan sekarang ini.
Pasal VI
Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dikibarkan selama masa pemerintahan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengenai pengibaran bendera Indonesia dan bendera Nederland, telah terdapat suatu pengertian bahwa hal tersebut akan ditentukan antara Sekretaris Djenderal dan masing-masing pemerintah jang bersangkutan dalam suatu persetjuan (tersendiri).
Pasal VII
Sekretaris Djendjeral akan menjediakan bagi UNTEA pasukan-pasukan keamanan jang dipandang perlu oleh Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa pasukan-pasukan demikian itu terutama dimaksudkan untuk memperluas polisi Irian Barat jang telah ada. dalam tugasnja mendjaga keamanan dan ketertiban timtim. Korps Sukarela Irian Barat, jang pada saat tibanja Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan berhenti sebagai bagian daripada angkatan bersendjata Nederland, dan angkatan bersendjala Indonesia di wilajah tersebut akan ditempatkan didaerah kekuasaan dan diperuntukkan bagi Sekretaris Djenderal untuk maksud jang sama. Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa sedapat mungkin akan menggunakan polisi Irian Barat
