Halaman:PERDA NO 5 TAHUN 2020 TT PENGELOLAAN SAMPAH.pdf/10

memberikan bantuan dan pendampingan kepada TPS 3R berbasis masyarakat agar dapat memungut iuran dari masyarakat/pelanggan. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan atau sesuai kebutuhan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah; melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan atau sesuai kebutuhan terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah. Penetapan lokasi TPST dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari Rencana Umum Tata Ruang Kota. Menetapkan lokasi penempatan dan/atau pengolahan sampah spesifik merupakan bagian dari Rencana Umum Tata Ruang Kota.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup serta OPD terkait, bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah dan melakukan pembinaan di daerah dengan melibatkan Ketua RT Camat, Lurah, dan Ketua RT bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya masing-masing Lurah bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah dengan melibatkan Ketua RT di wilayah kerjanya. Pembinaan sebagimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 10

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah, wajib memiliki izin dari Walikota. Kegiatan pengelolaan sampah yang wajib memiliki izin meliputi: pengepul sampah; daur ulang sampah; pengangkutan sampah; pengolahan sampah; pemrosesan akhir sampah; dan pengelolaan sampah kawasan.