“merampas nyawa orang lain” padahal bahasa Belanda “een ander” (satu orang lain). Jadi, jika 102 orang dibunuh seperti bom Bali, maka 102 kali 340 KUHP.[1] Oleh karena KUHAP menyebut alat bukti “keterangan saksi” maka ada yang berpendapat jika dua orang saksi merupakan satu alat bukti saja, harus dicari alat bukti lain, padahal sudah cukup.
Alat bukti petunjuk juga sudah diganti dalam Rancangan menjadi pengamatan hakim (Belanda: eigen waarneming van de rechter, Inggris: judicial notice). Alat bukti petunjuk (Belanda: aanwijzing; Inggris: indication) tidak terdapat dalam KUHAP manapun di dunia. Alat bukti surat, diartikan luas, termasuk termasuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya seperti: SMS, e-mail, video, VCD, DVD, internet, foto, fotokopi, dst. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dinyatakan sah adalah yang menggunakan aplikasi sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
H. UPAYA HUKUM
Yang terakhir yang perlu pula ditinjau ialah tentang upaya hukum. KUHAP 1981 tidak membolehkan banding terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga dalam praktik ditafsirkan oleh jaksa dan hakim boleh langsung dikasasi. Sebenarnya, prinsip upaya hukum ialah tidak ada kasasi tanpa melalui pengadilan banding terlebih dahulu. Hal itu dimaksud agar jangan terlalu banyak perkara masuk ke Mahkamah Agung.
Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali yang mestinya bersifat luar biasa karena mestinya jarang sekali tiga tingkat pengadilan yang terdiri dari sembilan orang hakim (tiga di Pengadilan Negeri, tiga di Pengadilan Tinggi dan tiga di Mahkamah Agung), semuanya keliru, sehingga tidak melihat putusan yang saling bertentangan, salah menerapkan hukum dan kurang teliti sehingga kemudian timbul novum,
- ↑ 15 Bdk. J.M. Van Bemmelen - W.F.C. Van Hattum, Hand en leerboek van het Ned. Strafrecht, hlm. 518
