Pelepasan sukarela atas matas uang atau properti tanpa konpensasi adalah merupakan konsekwesi dari pelanggaran atau kinerja yang tidak bagus dari beberapa kewajiban hokum atau tindak pidana. Hilangnya ijin operasi suatu perusahaan atau waralaba sebagai akibat dari tindakan illegal, atau karena adanya penyimpangan. Penyerahan oleh pemilik seluruh propertinya, diamanatkan oleh hukum sebagai hukuman atas perilaku illegal atau kelalaian. Berdasarkan Undang-Undang Inggris kuno, pelepasan tanah oleh penyewa karena beberapa pelanggaran perilaku, atau kehilangan barang atau barang bergerak (pasal-pasal Personal Property) dinilai sebagai hukuman terhadap pelaku kejahatan dan juga sebagai tindakan balasan kepada pihak yang terluka (dirugikan).[1]
Penyitaan (forfeiture) memiliki arti yang luas dan dapat digunakan untuk menggambarkan kerugian harta (kekayaan) tanpa konpensasi. Perampasan secara pribadi mungkin diatur. Misalnya, dalam hubungan kontrak, satu pihak mungkin memerlukannya ketika kehilangan properti tertentu jika pihak lain gagal memenuhi kewajiban kontrak. Tidak jarang pengadilan diminta untuk menyelesaikan sengketa mengenai penyitaan properti berdasarkan kontrak pribadi. Kasus seperti ini diperiksa untuk melihat apakah penyitaan itu adil dan bukan hasil dari paksaan, penipuan atau taktik jahat lainnya. Adapun yang mengilhami para ahli penyitaan untuk berdiskusi di Amerika Serikat adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Negara Bagian (Federal). Dalam hal penegakan
- ↑ Lihat: "Forfeiture", http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Asset+ forfeiture, diakses tanggal 15 Desember 2011.
"hukum penyitaan aset mengizinkan (pemerintah) untuk mengambil keuntungan haram dari gembong mafia narkotika dan menggunakannya untuk menempatkan polisi lebih banyak lagi di jalanan". Lihat: "Asset Forfeiture", http://www.absoluteastronomy.com/topics/Asset forfeiture, diakses tanggal 15 Desember 2011.
~61~
