Halaman:Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.pdf/65

Perlu adanya hukuman pidana. Wajib menetapkan kegiatan kejahatan "tanpa keraguan yang layak" atau dengan "keyakinan yang sungguh-sungguh".	Membuktikan perbuatan yang melawan hukum	Wajib menerapkan perbuatan yang melawan hukum menurut standar bukti "keseimbangan probabilitas" (standar mungkin berbeda-beda).
Berbasiskan objek atau nilai.	Keterkaitan antara hasil dan perbuatan yang melawan hukum	Berbasiskan objek.
Menyita kepentingan pihak terdakwa dalam harta benda.	Perampasan	Menyita objek itu sendiri, dalam hal pemilik yang tidak salah.
Berbeda (pidana atau perdata)	Yurisdiksi	Berbeda (pidana atau perdata)

Sumber: Buku Panduan Stolen Asset Recovery (2009).^[1]

Tabel 3

Penerapan NCB di yurisdiksi Common Law dan Civil Law

Civil Law		Common Law
Persamaan
Tindakan melawan properti atau aset (in rem) Keyakinan tidak diperlukan Membutuhkan bukti perbuatan yang melanggar hukum
Perbedaan
Menyita kepentingan pihak terdakwa dalam harta benda.	Perampasan	Menyita objek itu sendiri, dalam hal pemilik yang tidak salah.
Keyakinan tanpa keraguan	Standar pembuktian yang diperlukan untuk denda	Keseimbangan probabilitas atau dominasi bukti
Kriminal	Yurisdiksi pengadilan	Sipil
Terbatas	Kebijaksanaan penuntutan	Luas

Sumber: Buku Panduan Stolen Asset Recovery (2009).^[2]

---

1. Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture, (Washington D.C.: The World Bank & UNODC, 2009), hlm. 14.
2. Ibid, hlm. 17.