Memang ada perbedaan mendasar antara sistem common law dan civil law. Namun dalam beberapa kasus, negara-negara yuridiksi civil law telah memasukkan prinsip-prinsip common law ke dalam sistem hukum mereka, dan begitu pula sebaliknya. Contohnya Propinsi Quebeq dalam yurisdiksi civil law di Kanada, mempraktekkan keseimbangan probabilitas standar pembuktian dalam kasus perdata, bukan standar tunggal yang mencirikan yurisdiksi civil law. Dalam kasus lain, yurisdiksi telah menemukan solusi untuk mengaktifkan kerjasama internasional. Misalnya pengadilan di Swiss mengkonfirmasi bahwa peradilan pidana di Swiss dapat melakukan kerjasama internasional dengan Amerika Serikat dalam kasus perampasan aset, tanpa ada niat untuk menggelar proses pidana.[1]
Untuk lebih jelasnya, kedua tabel berikut ini menggambarkan perbedaan dan persamaan antara perampasan aset secara pidana (Criminal Forfeiture) dengan Civil Forfeiture (NCB), serta penerapan NCB di yurisdiksi common law dan civil law.
Tabel 2
Perbedaan dan Persamaan antara Crimial Forfeiture dengan NCB
| Criminal Forfeture | NCB Asset Forfeiture (NCB) | |
|---|---|---|
| Terhadap orangnya (inpersonam): bagian dari tuntutan pidana terhadap seseorang. | Tindakan | Terhadap barangnya (in rem): tindakan yudisial yang diajukan pemerintah terhadap barang tersebut. |
| Dikenakan sebagai bagian dari hukuman dalam kasus pidana. | Kejadiannya kapan? | Diajukan sebelum, selama atau setelah hukuman pidana, atau bahkan tanpa adanya tuntutan pidana terhadap seseorang. |
- ↑ Ibid.
~57~
